Breaking News:

Tribun Polman

Polisi dan KPID Tertibkan Lima 5 TV Kabel Ilegal di Sulbar

Tim Gabungan Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), kembali melakukan penertiban lembaga penyiaran

Humas KPID Sulbar
Pihak kepolisian dan KPID Sulbar saat melakukan penertiban tv kabel ilegal di Kecamatan Wonomulyo Polman 

TRIBUN-TIMUR.COM,POLMAN -- Tim Gabungan Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), kembali melakukan penertiban lembaga penyiaran berlangganan (LPB) ilegal.

Tim yang dipimpin Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulbar, Abd. Rahman, menyisir sejumlah pelaku usaha TV Kabel di wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Penertiban berlangsung selama 3 hari dari 24-26 Februari 2021.

Hasilnya ditemukan sejumlah TV Kabel yang tak memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP).

Ada kejanggalan kelengkapan administrasi atas bergabungnya LPB tersebut pada LPB yang sudah mengantongi IPP.

Atas temuan tersebut, tim gabungan memerintahkan kepada pemilik LPB ilegal untuk menghentikan segala bentuk aktifitas penyiarannya dan dilakukan klarifikasi tertulis oleh penyidik Polda Sulbar.

Wakil Ketua KPID Sulbar, Budiman Imran mengungkapkan, penertiban ini adalah bagian dari upaya menata lembaga penyiaran di daerah dengan berbagai pendekatan kepada pemilik LPB.

Agar mengajukan permohonan penerbitan izin, atau setidaknya bergabung dengan lembaga penyiaran yang telah mengantongi lisensi resmi sesuai petunjuk Undang-undang penyiaran.

“Penertiban ini tidak spontan kita lakukan, tetapi KPID telah beberapa kali melakukan langkah pencegahan dengan meminta pengelola LPB mengurus legalitas perusahaannya atau bergabung dengan LPB Legal,"jelas Budiman di Mamuju, Munggu (28/2/2021).

Dikatakan, Tim Gabungan setelah melakukan penelusuran ternyata ada LPB tak punya IPP, bahkan ada yang tidak memiliki nama perusahaan.

Kemudian juga ditemukan LPB yang beberapa tahun lalu menjalin kerjasama dengan LPB legal, namun terputus perjanjian kemitraannya dengan lembaga penyiaran induk disebabkan tidak memenuhi kewajibannya.

“Kita menemukan ada lembaga penyiaran tak ber- IPP, tidak memiliki nama, dan ada LPB yang mengantongi surat bergabung dengan LPB Legal. Namun sudah diputus oleh pihak LPB legal, karena LPB tersebut tidak mentaati dan mematuhi isi perjanjian kerjasama, ketiga jenis LPB ini juga menyiarkan program dari tv nasional tanpa izin,” ungkap Budiman.

Adapun kelima LPB yang tersebut adalah Nandar Stasiun TV (Majene), Semoga Jaya TV (Polewali Mandar), dan Anca Vision TV (Polewali Mandar).

Sedang dua LPB lainnya yang tidak memiliki nama masing-masing di Galeso,Kecamatan Wonomulyo dan Desa Luyo, Kecamatan Luyo kabupaten Polewali Mandar.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved