Breaking News:

Tribun Soppeng

Menanti Putusan Hakim Sidang Pra Peradilan Tiga Petani Soppeng

ketiga petani asal Laposo Niniconang, Kecamatan Lalabata itu menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

YLBHI-LBH Makassar
Forbes La Temmamala Soppeng saat melakukan unjuk rasa. 

TRIBUNSOPPENG.COM, WATANSOPPENG - Sidang pra peradilan ganti kerugian 3 petani Soppeng yang ditahan 150 hari memasuki babak akhir. Kini, Forbes Petani La Temmamala Soppeng berharap keadilan penuh dari hakim untuk memutuskan, Senin (1/3/2021) besok.

Tiga petani Soppeng itu adalah Jamadi (44), Sukardi (42), dan Sahidin (48), yang ditangkap pada Oktober 2017 silam. Sempat ditahan selama 150 hari di Rutan Makassar lalu dipindahkan ke Rutan Watansoppeng, ketiga petani itu mengalami kerugian, baik materi maupun psikis.

Namun, ketiga petani itu pun dinyatakan tidak bersalah dan bebas pada Maret 2018 lalu.

Olehnya, ketiga petani asal Laposo Niniconang, Kecamatan Lalabata itu menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Para petani Soppeng itu, didampingi YLBH-LBH Makassar mengajukan pra pradilan di Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng. Tak cuma Menteri LHK, Kejaksaan Negeri Soppeng, dan Menteri Keuangan RI juga turut digugat.

"Pemohon sangat mengharapkan keadilan atas kerugian yang dialaminya, sebab 150 hari didalam jeruji besi tanpa kesalahan bukan hal yang begitu mudah untuk dilupakan begitu saja ungkap Sahidin, salah satu petani yang ditahan waktu itu," kata pendamping hukum petani tersebut dari YLBHI-LBH Makassar, Ridwan, Minggu (28/2/2021).

Sejak sidang hari pertama pada Jumat (19/02/2021), lalu dilanjutkan sidang secara marathon, pemohon telah menjalani sidang selama 6 hari dan itu berarti sidang hari ketujuh hakim tunggal sudah harus memberikan penetapan terhadap permohonan dari petani.

"Fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan begitu jelas membuktikan kalau penahanan yang dilakukan telah menimbulkan kerugian materil maupun kerugian non materil bagi pemohon. Baik yang terungkap dari bukti-bukti maupun dari saksi-saksi yang dihadirkan," katanya.

Lebih lanjut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, di dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa hukum yang diterapkan oleh penyidik maupun penuntut umum telah keliru.

Karena subjek hukum yang ditujukan dalam UU P3H adalah setiap orang yang menebang pohon dan berkebun secara terorganisasi untuk kepentingan komersil.

"Bukan untuk petani yang tinggal dalam klaim kawasan secara turun-temurun dan berkebun hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Dari pertimbangan tersebut sangat jelas apabila telah keliru terhadap orang dan hukum yang berlaku," jelas Ridwan.

Sebagaimana diketahui, para petani tersebut menuntut ganti rugi sebesar Rp76 juta. Mari menunggu putusan hakim.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved