Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tidak Sesuai Prosedur, Ombudsman Temui Bupati Majene

TRIBUN-TIMUR. COM, MAJENE -- Lembaga  Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dinilai tidak sesuai prosedural. 

Laporan kajian Ombudsman diserahkan langsung kepada Bupati Majene, Lukman dalam pertemuan yang digelar di Rujab Bupati Majene, Kamis (25/2/2021) 

Pertemuan itu turut hadir Inspektur Inspektorat, Kepala Balitbangda, Mewakili Kadis PMD, Kapala Bagian Ortala, Kepala Bagian Pemerintahan, Mewakili Kabag Hukum.

"Tadi kami menyerahkan hasil kajian kami terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Kebetulan kami mengambil lokus Kabupaten Majene, " Kata Lukman kepada tribun. 

Lukman Umar mengaku, ada banyak pengaduan terkait permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Menurutnya  pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di daerah ini masih banyak yang melanggar.

Padahal sudah ada prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dikarenakan lemahnya akuntabilitas penyelenggara.

Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar menyimpulkan bahwa masih butuh proses perbaikan dalam pelaksanaan kedepannya. 

Dari hasil analisa Ombudsman, ia menyarakan beberapa hal perbaikan.

Salah satunya membuat surat pemberitahuan kepada Kadis PMD Majene untuk memaksimalkan sosialisasi.