Breaking News:

Tribun Majene

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tidak Sesuai Prosedur, Ombudsman Temui Bupati Majene

Lembaga  Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Lukman Umar
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar 

TRIBUN-TIMUR. COM, MAJENE -- Lembaga  Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dinilai tidak sesuai prosedural. 

Laporan kajian Ombudsman diserahkan langsung kepada Bupati Majene, Lukman dalam pertemuan yang digelar di Rujab Bupati Majene, Kamis (25/2/2021) 

Pertemuan itu turut hadir Inspektur Inspektorat, Kepala Balitbangda, Mewakili Kadis PMD, Kapala Bagian Ortala, Kepala Bagian Pemerintahan, Mewakili Kabag Hukum.

"Tadi kami menyerahkan hasil kajian kami terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Kebetulan kami mengambil lokus Kabupaten Majene, " Kata Lukman kepada tribun. 

Lukman Umar mengaku, ada banyak pengaduan terkait permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Menurutnya  pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di daerah ini masih banyak yang melanggar.

Padahal sudah ada prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dikarenakan lemahnya akuntabilitas penyelenggara.

Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar menyimpulkan bahwa masih butuh proses perbaikan dalam pelaksanaan kedepannya. 

Dari hasil analisa Ombudsman, ia menyarakan beberapa hal perbaikan.

Salah satunya membuat surat pemberitahuan kepada Kadis PMD Majene untuk memaksimalkan sosialisasi. 

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved