Breaking News:

Tribun Sulbar

Penanganan Stunting di Sulbar Akan Diambil Alih BKKBN

BKKBN ditunjuk sebagai penanggung jawab atau koordinator penanganan stunting di setiap daerah termasuk Sulbar

Humas BKKBN Sulbar
Kepala BKKBN Sulbar Nuryamin saat melakukan pres rilis virtual dari kantornya .(Sumber Humas BKKBN Sulbar). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai penanggung jawab atau koordinator penanganan stunting di setiap daerah, termasuk Sulawesi Barat.

Untuk masalah stunting, Sulbar saat ini ada di urutan kedua tertinggi tingkat nasional yakni 45,98 persen dan Kabupaten Majene paling tinggi di Sulbar berdasarkan data 2020.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin mengatakan, BKKBN menjadi koordinator penanganan stunting sesuai perintah presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi).

"Mengenai petunjuk teknis belum ada. Pembiayaannya juga belum keluar mungkin pertengan tahun sudah ada. Sasaran tahun ini kita sosialisasikan dulu dan melengkapi data-data. Kita mau petakan dulu di mana stunting ini sehingga penggarapannya secara bersama-sama nantinya,” kata Nuryamin kepada wartawan di Mamuju, Rabu (24/2/2021).

Terkait data stunting saat ini, Nuryamin belum mengetahui data terbaru. Pihaknya baru akan melakukan pendataan secara mikro per 1 April hingga 31 Mei 2021.

“Saya belum lihat data angka stunting terbaru. Mungkin dalam waktu dekat saya minta data-datanya itu. 1 April hingga 31 Mei kita juga melajukan pendataan,”kata dia.

Kata dia, seluruh penyuluh KB dan bidan desa nantinya, semua dilibatkan dalam penanganan stunting.

"Kita mengutamakan pencegahan dengan tidak menikah dini dan tidak memiliki terlalu banyak anak,"ucapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju, dr Hajrah menuturkan, penanganan stunting biasanya melalui kampung KB.

Pihaknya lebih mengintervensi pada pendekatan orang tua atau calon orangtua dengan melakukan sosialisasi secara bertahap.

“Kampung KB sudah tidak ada, karena sudah ada sektiar 30 kampung KB dicanangkan kemarin mulai 2016 sampai 2019. Dua tahun ini tidak ada, karena diharapkan kampung KB yang ada lebih dioptimalkan,”tuturnya. (tribun-timur.com)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved