Nasib Diujung Tanduk, PD Terminal Makassar Minta Perhatian ke Pemerintah Kota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Saat ini status Perusahan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro berada diujung tanduk. 

Pasalnya, banyaknya regulasi yang tidak jalan, rendahnya penarikan retribusi sewa terminal, serta retribusi sewa lahan/ruko yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Hal ini disampaikan oleh Dirut PD Terminal Makassar Metro, Arsony.

Menurutnya jika hal ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin PD Terminal Makassar akan mati.

Sehingga, Arsony meminta, agat PD Terminal bisa terus bertahan, maka pemerintah kota (Pemkot) Makassar, harus menjalankan regulasi, mengembalikan pengelolaan lahan ke PD Terminal, serta menaikkan tarif sewa.

"Untuk regulasinya, pemkot harus tegas melarang pembongkaran muatan dilakukan diluar terminal, serta pengelolaan lahan dikembalikan ke kami," ujarnya, Selasa (23/2/2021).

"Apalagi saat ini sewa lahan yang kami terima tidak banyak, hampir 85 persen dikuasai KIK (Kalla Inti Karsa) sewa lahan tidak banyak hampir semua 85 persen," jelasnya.

Menurutnya, jika pengelolaan dikembalikan ke pihak terminal, maka potensi pendapatan akan jauh meningkat

"Disini ada sekitar 500 unit klaster bangunan, sewa normal bangunan mirip departemen store, di angka Rp2,5 juta, jika diakumulasi pendapatannya, kalau rutin membayar perbulan bisa 750 juta. Yang tadinya kita cuma dapat 300 sampai 400 juta, berarti ada potensi baru," tuturnya.

Kata Arsony, pihaknya sudah sempat melakukan pertemuan dengan Pj Walikota, Rudy Djamaluddin, untuk meminta kenaikan retribusi/tarif.

Namun, menurut Rudy, melakukan penaikan tarif bukanlah regulasi yang populer, apalagi dimasa pandemi ini.

"Padahal mereka tidak tahu, yang masuk kesini adalah pengusaha, dengan keuntungan miliaran. Tapi sudah sangat nyaman dengan retribusi yang sedikit, jadi harus dikaji ulang," jelasnya.

Pihaknya juga tidak bisa memungkiri, secara pendapatan, PD Terminal mengalami keterpurukan, apalagi dimasa pandemi Covid-19.

Pada tahun 2019, PD Terminal bisa mendapat Rp14 juta perhari, sementara pada tahun 2020 menurun jadi Rp2 juta perhari saja.

"Karena waktu itukan terminal untuk angkutan umum sempat ditutup, jadi kami hanya pendapatan kami hanya dari sewa lahan atau ruko. Tapi di 2021 ini sudah naik lagi sekitar Rp4 sampai 5 juta perhari," terangnya.

Ia pun kembali menegaskan, saat ini pihaknya sangat mengharapkan perhatian dari Pemkot.

Khususnya mengenai, penyerahan aset, penyesuaian tarif, dan kembali menegaskan Perda soal fungsi terminal.

"Kenapa pengembalian fungsi terminal itu penting dilakukan? Karena jika terminal berfungsi dengan baik, maka akan berdampak kepada pengurangan kemacetan," katanya 

Kata Arsony, jika ketiga hal ini tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah, maka pihaknya meminta penyertaan modal.

"Kami disini bukan pengguna anggaran, jadi kami cari sendiri, dan belanja sendiri, tidak pernah pakai APBD. Jika hal tadi tidak bisa dipenuhi, tentu mustahil target Deviden kami sebanyak Rp9 miliar bisa tercapai, bahkan PD Terminal bisa mati," tutupnya.

Diketahui, saat ini ada 3 terminal yang dikelolah PD Terminal Metro, yaitu Terminal Daya, Terminal Malengkeri, dan Terminal Toddopuli.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, ketidak jelasan aset terminal saat ini memang membuat dilematis.
Namun dia mengaku, sudah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mengidentifikasi dan merampungkannya.

Menurut Prof Rudy, karena pengelolaan yang kurang maksimal, juga dipengaruhi status aset yang belum jelas sampai saat ini.

"Lemahnya direksi ini bisa saja karena masalah status aset. Tetapi kalau bicara kreativitas, harusnya tidak terbatasi. Kalau tidak ada aset lagi, nanti pasti kita bubarkan. Apa yang mau diurus," ujar Prof Rudy, Minggu (31/1/2021).

Menurutnya, Perusda seharusnya menjadi wadah, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Meski dalam kondisi status yang belum jelas, makanya dibutuhkan inovasi, dan kreativitas dalam menjalankannya.

Ia menganggap, sejauh ini terminal di Kota Makssar belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

"Kalau Perusda itu bukan hanya sekadar menduduki jabatan direksi, lalu tidak ada ide yang kreatif. Kalau tidak ada (ide) pasti seperti sekarang," tegasnya.

Sementara, anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David juga menyoroti kinerja direksi PD Terminal Makassar Metro.

Menurutnya, selama ini tidak berjalan maksimal. Padahal peluangnya bisa sangat besar.

"Itulah makanya kalau saya pribadi hanya ada dua pilihan. Pertama direksi yang ada saat ini diganti, kedua bisa perusda ini dibubarkan saja lalu dialihkan ke UPTD," katanya

Ia menyebut, seharusnya ada banyak inovasi yang bisa dilakukan di terminal.

Hanya saja, setiap direksi yang masuk belum bisa menangkap peluang tersebut.

"Terminal harus nyaman bagi pengunjung. Fasilitas harus lengkap di sana. Misalnya ada kafe, mal atau supermarket, dan sebagainya yang mengundang orang masuk ke terminal," tutupnya.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan