Kemenkumham Sulsel Workshop Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Bidang Administratif Fasilitatif tentang Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin (Hukdis) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Selasa (23/02/2021).

Hal ini dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah, melalui Implementasi Corporate University.

Sesuai dengan Permenkumham No 28 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melanggar peraturan disiplin.

Prosesnya mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan. 

John Batara Manikallo selaku ketua Panitia mengatakan, workshop ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman pejabat struktural dan pegawai terhadap implementasi sanksi bagi pegawai sesuai aturan.

Kegiatan yang dilaksanakan secara Virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkumham Sulsel dihadiri, oleh Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ju lotje Olga, Kepala Bagian Program, dan Humas John Batara Manikallo, dan Kepala Bagian Umum Basir. 

Membuka kegiatan, Kakanwil Harun Sulianto menyampaikan, Corporate University merupakan strategi pembelajaran yang adaptif, aplikatif, dan berdampak positif seketika. 

“Adaptif artinya dapat dengan mudah menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian aplikatif dapat melakukan, mempelajari dan menemukan sesuatu yang baru berguna bagi kehidupan dirinya dan orang lain," ujarnya

"Serta berdampak positif seketika. Misalnya workshop yang kita laksanakan ini dapat memberikan manfaat bagi pejabat terkait untuk memberikan Hukuman Dinas sesuai dengan aturan yang ada,” lanjutnya.

Menurut Kakanwil, ada lima tujuan Corporate University diantaranya menyelaraskan strategi bisnis unit eselon I.