Breaking News:

Revisi UU ITE

Apa Itu UU ITE, Kenapa Harus Direvisi dan Siapa Sosok yang Dilibatkan Mahfud MD untuk Merevisinya?

Pemerintah memutuskan mengkaji ulang dan merevisi UU ITE. Tim pengkaji UU ITE diumumkan Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam RI

Tribunnews
Mahfud MD bentuk 2 tim khusus bereskan UU ITE 

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman, Mahfud MD, telah mengumumkan Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Apa itu UU ITE? Sebenarnya undang-undang itu disebut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun lebih dikenal sebagai Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE.

UU ITE tersebut mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pemerintah memutuskan mengkaji ulang dan merevisi UU ITE. Tim pengkaji UU ITE diumumkan Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (22/2). 

Rincian terkait tim tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik.

Dalam salinan keputusan tersebut yang diterima Tribunnews.com pada Senin (22/21) ada dua pertimbangan dibentuknya tim tersebut.

Pertama, dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Kedua, setelah berlaku sejak tanggal 21 April 2008, pelaksanaan UU ITE ternyata menimbulkan kontroversi karena ada yang menilai memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet (haatzai artikelen).

Sehingga untuk merespon pendapat-pendapat masyarakat tersebut, pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional TNI-POLRI tanggal 15 Februari 2021 Presiden mengarahkan perlunya dilakukan pengkajian baik terkait kriteria implementatif maupun terkait perumusan substansinya.

Halaman
1234
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved