Breaking News:

Tribun Soppeng

Tiga Petani Soppeng Gugat Menteri LHK, Menteri Keuangan dan Kejari Soppeng

diharapkan peristiwa ini tidak terulang lagi di Indonesia khususnya di Bumi Latemammala atau Kabupaten Soppeng.

YLBH-LBH Makassar
Sidang pra pradilan tiga petani Soppeng yang menggugat Menteri LHK, Kejaksaan Negeri Soppeng, dan Menteri Keuangan RI, di PN Watansoppeng, Jumat (19/2/2021). 

TRIBUNSOPPENG.COM, WATANSOPPENG - Masih ingat tiga petani Kabupaten Soppeng yang sempat dikriminalisasi tapi divonis bebas pada Maret 2018 lalu? Mereka adalah Jamadi (44), Sukardi (42), dan Sahidin (48), yang ditangkap pada Oktober 2017 silam.

Sempat ditahan selama 150 hari di Rutan Makassar lalu dipindahkan ke Rutan Watansoppeng, ketiga petani itu mengalami kerugian, baik materi maupun psikis.

Olehnya, ketiga petani asal Laposo Niniconang, Kecamatan Lalabata itu menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Para petani Soppeng itu, didampingi YLBH-LBH Makassar mengajukan pra pradilan di Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng. Tak cuma Menteri LHK, Kejaksaan Negeri Soppeng, dan Menteri Keuangan RI juga turut digugat.

Sidang perdana yang seyogyanya digelar pada Jumat (5/2/2021) lalu ditunda lantaran pihak kehutanan dan Menteri Keuangan tidak hadir. Sidang kembali dilanjutkan, Jumat (19/2/2021).

Menurut salah satu pendamping hukum ketiga petani itu dari YLBH-LBH Makassar, Ridwan, para petani yang dikriminalisasi ini berharap bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari negara akibat perbuatan sewenang-wenang berupa penangkapan dan penahanan yang dialaminya.

Juga, diharapkan peristiwa ini tidak terulang lagi di Indonesia khususnya di Bumi Latemammala atau Kabupaten Soppeng.

"Proses pidana, khususnya penahanan yang dijalani oleh 3 Petani tersebut tidak semata masalah hukum. Namun, berdampak pada masalah ekonomi, pendidikan dan tekanan psikis hingga kerugian materil akibat penahanan selama 150 hari," kata Ridwan.

Bahkan anak-anak dari 3 petani ikut merasakan dampaknya, oleh kerena ketiganya merupakan tulang punggung keluarga sehingga kebutuhan biaya pendidikan ikut terhambat.

"Demikian pula yang dirasakan oleh istri dan keluarga lainnya. Dampak penahanan membuat mereka tidak dapat menikmati hasil panen yang dipakai untuk menyambung hidup, bahkan mereka membutuhkan biaya tambahan untuk membesuk selama penanahan," katanya.

Ridwan menambahkan, total ganti rugi yang diminta para petani itu sebesar Rp76 juta.

Upaya pra peradilan ganti rugi ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 95 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved