Breaking News:

Tribun Mamuju

Penjelasan Kepala BPKPD Sulbar Soal Dana Penanganan Bencana

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Drs Amujib, angkat bicara menanggapi desas desus dana penanganan

ist
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Drs Amujib 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Amujib, angkat bicara menanggapi desas desus dana penanganan bencana yang bersumber dari pihak luar masuk ke kas daerah.

Amujib mengatakan, dana bantuan untuk penanganan bencana masuk di kas daerah sebesar Rp 1 miliar.

Namun tidak bisa dikeluarkan jika tidak ada permohonan.

"Kalau ada permohonan kita keluarkan. Jadi bukan mengendap yah, hanya belum tersalurkan, karena hitungannya kita (BPKPD) satu tahun,"kata Amujin saat wawancara via telepon dengan Tribun Timur.com, Kamis (18/2/2021).

Apabila dana itu tidak dikeluarkan dalam satu tahun untuk kepentingan kebencanaan baru bisa dikatakan mengendap.

Dana itu tidak dapat dikeluarkan tanpa analisa kebutuhan dalam hal penanganan kebencanaan.

"Nah, itulah yang terjadi di pak Darno (kepala BPBD_red). Kalau uang keluar berdasarkan analisa kebutuhan, outputnya akan baik, ada data tapi tidak digunakan itulah yang salah,"jelas Amujib.

Menurutnya, proses penanganan bencana ini masih berjalan, masih banyak analisis kebutuhan karena penanganan bencana bel selesai.

"Tapi memang disadari perlu mendapat data-data yang ada. Hanya kita di BPKPD menganut pola BTT (belanja tak terduga) kalau mau digunakan harus diusulkan oleh OPD pengampuh atau OPD teknis,"katanya.

Kata dia, beda dengan dana yang masuk di rekening Mandiri BPBD Sulbar, karena penggunaaannya sifatnya adalah tanggap darurat atau dana siap pakai, tidak mesti melalui mekanisme keuangan normalnya karena tanggap darurat.

"Cuma saya setujuh dengan yang ada di media. Butuh akuntabilitas dan transparansinya,"ucap Amujib

Dia menegaskan, bantuan dana yang masuk di Kasda tidak mencapai Rp 1,6 miliar. Hanya Rp.1 miliar provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Selebihnya tidak adami masuk di Kasda,”ucapnya.(tribun-timur.com).
 

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved