TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akui lambat dalam penanganan dampak bencana alam gempa bumi magnitudo 6.2 SR yang 15 Januari lalu.

Hal itu diungkapkan Sekprov Sulbar Muh Idris selaku komando pos transisi darurat ke pemulihan bencana saat rapat evaluasi di posko induk kantor Gubernur Sulbar, Selasa (16/2/2021).

Pos transisi fokus pada penanganan lima sektor, diantaranya kepengungsian, penanganan kesehatan, bantuan loggistik,penanganan keamanan dan penanganan pelaku UMKM yang terdampak bencana.

Menurut Idris, penanganan kesehatan sejauh ini masih bisa terkendali dengan baik meski masih banyaknya hal-hal yang penanganannya di lapangan lambat, dikarenakan laporan dari setiap kecamatan atau desa yang terdampak kurang tanggap.

"Untuk bantuan logistik, saya ingin memastikan jumlah data penerima bisa tersaji dengan baik,"kata Idris.

Untuk UMKM yang terdampak bencana , Idris berharap dengan normalnya situasi ini UMKM bisa melakukan operasi baru atau melakukan reaktifasi terhadap usahanya.

"Dengan itu pemerintah bisa memberikan dukungan percepatan seperti misalnya tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang, mungkin dengan permohonan masuk, pemerintah akan respon,"ujarnya.

Kata dia, pihaknya akan respon tidak lagi berbasis posko tetapi juga berbasis permanen OPD,  misalnya dinas UMKM mendorong untuk atau membantu.

"Secara prinsip tim sudah bisa beroperasi seperti menghimpun informasi dan menyebarkan informasi, melakukan tindakan-tindakan bantuan, kita posisinya tidak lagi memberikan tindakan dasar karena itu ada di kabupaten, isunya sama tapi urusannya berbeda,"jelas Idris. (tribun-timur.com)