Dispertanakbun Palopo Gagas Ranperda Perlindungan Lahan

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Kota Palopo menggagas Peraturan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam hal ini Dispertanakbun menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Kadis DPPP Palopo Muh Ibnu Hasyim mengatakan keberadaan perda LP2B menjadi pertimbangan penting Kementerian Pertanian dalam memberikan dana alokasi khusus (DAK) bidang pertanian.

"Demi mendukung pembangunan infrastruktur pertanian kedepannya," kata Ibnu, Senin (15/2/21).

''Perda LP2B ini penting untuk memaksimalkan pelaksanaan program LP2B. Di mana program ini dilaksanakan berdasarkan hasil pemotretan lahan baku sawah oleh BPS, BIG, dan Lapan yang menunjukkan adanya penurunan luas lahan sawah di Indonesia, termasuk di Kota Palopo,'' jelasnya.

Ia menjelaskan, penurunan angka luas lahan sawah disebabkan karena lahan yang pernah ada dikonversi menjadi perumahan, infrastruktur, dan industri.

Program pertanian LP2B diusulkan untuk melindungi lahan pertanian yang ada demi kebutuhan produksi pangan.

''Jika lahan pertanian terus dialihfungsikan menjadi lahan lain, maka produksi pangan kita akan melemah hingga berujung pada kerugian. Perda ini adalah salah satu upaya kita untuk menekan laju penurunan lahan persawahan kita,'' tandasnya.

Sementara itu, Sekkot Palopo Firmanza DP pada acara FGD pembahasan Perda itu, berpesan agar pelaksanaan FGD ini menghasilkan regulasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat guna mempertahankan lahan pertanian pangan yang produktif.