Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribuners Memilih

Pelantikan Danny-Fatma Berpotensi Ditunda, Komunitas Pendukung Ancam Duduki Kantor Gubernur Sulsel

Surat Keputusan Kepala Daerah terpilih 2020, untuk Sulawesi Selatan belum juga diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (822021) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Surat Keputusan Kepala Daerah terpilih 2020, untuk Sulawesi Selatan belum juga diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.

Sehingga, Pemerintah Provinsi Sulsel, juga belum bisa memutuskan jadwal pelantikan bagi seluruh calon kepala daerah terpilih. 

kemungkinan besar pada 17 Februari, seluruh jabatan kepala daerah yang telah berakhir, akan diisi oleh Pelaksana Harian (PLH). 

Sementara untuk Kota Makassar SK Prof Rudy sebagai Pj Walikota, masih berlaku hingga Juni mendatang.

"Tidak ada yang tau. Jangan bikin jadwal sendiri. Ini ada 170 kabupaten/kota termasuk provinsi (yang berproses di Kemendagri) makanya bersabar aja," ujar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (8/2/2021) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Kota Makassar, yang tergabung dalam komunitas pendukung Danny-Fatma, mengancam akan menduduki Kantor Gubernur Sulsel, di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Ketua Simpul Muda Community, Ahmad DB mengatakan, Danny-Fatma harus dilantik oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sesuai jadwal, pada 17 Februari 2021.

Menurut Ahmad, warga Kota Makassar sudah ingin dipimpin oleh pilihannya sendiri, yang baru saja digelar Desember 2020 lalu.

"Seolah Gubernur NA, lebih memilih walikota pilihannya, daripada wali kota pilihan Rakyat, sehingga ingin menunda-nunda pelantikan walikota yang dipilih rakyat. Kalau begini terus kita akan duduki kantor gubernur sulsel," ujarnya saat dihubungi, Selasa (9/2/2021).

Ahmad memastikan, ada sekitar 40 persen rakyat makassar, akan mengepung dan menduduki Kantor Gubernur, pada 16-17 Februari akan datang, jika.pelantikan tidak dilakukan.

Ahmad menegaskan, langkah - langkah tersebut, perlu diambil agar stabilitas Pemerintahan Kota Makassar dapat terjaga dengan baik.

Dan layanan publik tidak terganggu seperti karena dipimpin bukan pilihan rakyat.

"Langkah ini harus diambil agar stabilitas Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan pelayanan publik pun dapat berjalan dengan efektif. Rakyat makassar sudah ingin dipimpin oleh pilihannya," jelasnya 

Sementara, Ketua Umum Pakabaji Community, Beni Iskandar memastikan, akan turun kejalan.

Untuk meminta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, segera melantik Walikota Makassar terpilih.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved