Ketua DPRD Sebut Lelang Jabatan Pemkot Makassar Terkesan Dipaksakan dan Cacat Prosedur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pulang dari Jakarta, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo langsung menggelar jumpa pers soal dinamika Pemerintah Kota Makassar.

Legislator Fraksi Partai Nasdem itu mengundang sejumlah wartawan ke ruang kerjanya membahas kebijakan Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin.

Rudianto mengatakan, keputusan Pj Wali Kota membuka lelang jabatan ASN terkesan dipaksakan dan catat prosedural.

Ia menegaskan, warga Kota Makassar secara de fakto telah memiliki wali kota baru yang dipilih oleh rakyat.

Ia mengingatkan, tugas Pj Wali Kota Makassar seharusnya memastikan peralihan kekuasaan berjalan secara sejuk. Bukan malah mengambil keputusan kontroversi.

Pelantikan Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar terpilih tinggal menunggu waktu.

Menurutnya, lelang jabatan di akhir masa tugas Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menimbulkan banyak pertanyaan.

"Secara etik, pantas tidak, layak tidak lelang ini? Pelantikan wali kota terpilih tinggal menghitung hari, tapi ada lelang yang terkesan dipaksakan," kata Rudianto Lallo di Ruang Kerja DPRD Makassar, Senin (8/2/2021).

Rudianto Lallo mempertanyakan apakah Pj Wali Kota Makassar pernah berkoordinasi dengan Danny Pomanto soal lelang jabatan tersebut.

Jika tidak, maka keputusan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir antara Pj Wali Kota dengan Danny Pomanto.

"Kalau Pak Danny masuk dia bisa gugurkan karena Pak Danny yang pegang kuasa di situ. Kalau saya ASN, maka saya tidak akan ikut," katanya.

Rudianto menegaskan, rekomendasi Komisi ASN soal lelang jabatan mewajibkan Pj kepala daerah berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih.

Jika prosedur itu tidak dijalankan Prof Rudy, maka lelang jabatan Pemkot Makassar dinilai cacat prosedural.

"Kalau tidak pernah koordinasi, maka nanti akan gugur proses dan hasilnya, karena ada cacat prosedural," tegasnya.

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95