Buntut Ribut Pergantian Plt, Fraksi Nasdem DPRD Luwu Timur: Kalau Perlu Kami Lapor Polisi

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Fraksi Nasdem DPRD Luwu Timur berinisiatif berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal aturan pejabat yang menduduki jabatan plt.

Ini respon fraksi Nasdem menyusul polemik pergantian lima pejabat plt yang dilakukan Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam yang terus bergulir dan menjadi topik hangat di Luwu Timur.

Polemik ini semakin panas karena pergantian ini dilakukan jelang masa jabatan Irwan sebagai wakil bupati akan habis tepatnya 17 Februari 2021 nanti.

Informasi yang beredar liar di masyarakat bahwa SK pejabat plt yang baru ini tidak ditandatangani tim badan pertimbangan pangkat dan jabatan (Baperjakat) yaitu sekda dan pejabat berwenang.

Persoalan ini pun sudah dibahas dalam RDP dalam agenda klarifikasi yang berlangsung tertutup di ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, Senin (8/2/2021).

RDP dihadiri langsung Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Sekretaris Daerah (Sekda) Bahri Suli dan Kepala BKPSDM Luwu Timur, Kamal Rasyid dan lintas komisi di ruang aspirasi DPRD Luwu Timur.

Fraksi Nasdem lewat juru bicaranya, HM Siddiq BM mengatakan ada pejabat menduduki jabatan plt lebih dari enam bulan bahkan ada yang setahun.

Berdasarkan aturan yang Siddiq baca, diterangkan mekanisme plt itu diperpanjang tiap tiga bulan sekali dan maksimal hanya enam bulan saja dijabat.

"Nah ini yang kami mau konsultasikan di BKN. Sebab ada plt lebih enam bulan ini melanggar atau tidak," kata Siddiq kepada TribunLutim.com.

Siddiq menyebut plt yang lebih enam bulan tersebut adalah plt Kepala Dinas Pertanian Amrullah dan plt Kepala Dinas Kesehatan Rosmini Pandin.