Breaking News:

Gempa Sulbar

Pasca Gempa, Kopel Desak Perubahan APBD 2021 Mamuju dan Majene Segera Terlaksana

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) mendesak APBD Perubahan 2021 untuk Kabupaten Mamuju dan Majene.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Suryana Anas
Dok Kopel
Garfik Analisis Kopel Indonesia (Dok. Kopel) 

Oleh karena itu Kopel Indonesia mendesak pemerintah Kabupaten Mamuju dan Majene segera melakukan perubahan.

"Apalagi ini adalah awal tahun anggaran yang APBD-nya baru disepakati bersama DPRD  Desember 2020 lalu. Praktis pendapatan daerah belum ada masuk ke kas daerah tiba-tiba terjadi bencana seperti ini," tambahnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total kerugian akibat bencana ini mencapai Rp. 829,1 miliar, yakni di Majene sebanyak Rp. 449,8 miliar dan di Mamuju sebanyak Rp. 379,3 mamuju.

Jumlah kerugian ini diakibatkan oleh kerusakan fasilitas umum antara lain di Majene meliputi fasilitas ekonomi dan perkantoran 32 unit, fasilitas kesehatan 17 unit, rumah 4.122 unit serta kantor militer 1 unit.

Sementara di Mamuju meliputi fasilitas kesehatan 5 unit, jembatan 3 unit, rumah 3.741 unit dan pelabuhan, mini market, perkantoran dan hotel masing-masing 1 unit.

Dari data kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan tersebut di atas, baik Kabupaten Majene maupun Mamuju tidak akan mampu melakukan recovery dengan kondisi APBD saat ini.

Untuk tanggap darurat saja, hasil analisa anggaran yang dilakukan oleh Kopel Indonesia tiga tahun terakhir terhadap APBD Kabupaten Majene dan Mamuju hanya mengalokasikan belanja daerah untuk bencana alam rata-rata Rp 1 miliar - Rp 2 miliar per tahun. Kecuali Majene tahun 2019 mengalokasikan sampai Rp 8,4 miliar (lihat grafik analisis).

Jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan dari bencana gempa ini yang mencapai Rp. 829,1 miliar, dengan mengambil rata-rata tertinggi alokasi aggaran untuk bencana sebesar Rp. 2 miliar, maka alokasi anggaran yang tersedia hanya 0,2% untuk ke dua daerah tersebut, Majene dan Mamuju.

"Ini juga menandakan bahwa kesiapsiagaan bencana (preparedness) bagi pemerintah daerah untuk bertindak ketika terjadi bencana tidak by design," ungkapnya.

Perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan. Kesemuanya ini direncanakan secara matang  dengan menggunakan APBD sebagai instrumen pembiayaannya.  

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved