Honorer Luwu Utara Bakal Diberhentikan Usai Dievaluasi, Bupati; Saya Tidak Akan Goyang

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Menyusul adanya kebijakan Pemkab Luwu Utara di awal tahun 2021 megevaluasi sejumlah pegawai non ASN atau honorer.

"Kebijakan non ASN yang dirumahkan ini mungkin tidak populer, saya paham tapi saya yakin dan percaya saya tidak akan goyang," kata Indah saat menyampaikan arahan pada kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula La Galigo, Selasa (2/2/2021).

"Sebab, selama ini boleh jadi ada dan banyak diantara OPD yang sangat mengandalkan tenaga non ASN. Untuk itu sekarang lihat SDM yang kita miliki, lalu optimalkan," paparnya.

Indah menuturkan, kebijakan merumahkan honorer diambil melalui analisis yang cukup panjang.

"Banyak sekali analisis dan pertimbangan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Hasil temuan kita bahwa SDM tidak optimal karena tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh tenaga non ASN, padahal harusnya yang kita optimalkan adalah SDM yang sudah ada," terang Indah.

Meski begitu, Indah menegaskan, Pemkab tidak menutup ruang utamanya pada layanan teknis.

"Seperti di rumah sakit, sekolah, Dinas Kesehatan, Satpol PP untuk penegakan Perda misalnya, namun harus dioptimalkan dan berdasarkan kebutuhan," ujarnya.

Terkait kebijakan merumahkan, jangankan tenaga sukarela, P3K setiap tahun tandatangan.

"Bapak ibu PNS juga kita evaluasi, bedanya tidak dirumahkan," pungkasnya.