Breaking News:

Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM, Kejari Geledah Kantor Disnaker Parepare

Mereka melakukan penggeledahan berdasarkan surat izin dari Pengadilan Negeri yang disaksikan aparat kelurahan dan Ketua RT/RW setempat.

TRIBUN TIMUR/DARULLAH
Penyidik Kejaksaan Negeri Parepare, Sulsel, menggeledah ruangan Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Parepare, Selasa (2/2/2021). 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Penyidik Kejaksaan Negeri Parepare, Sulsel, menggeledah ruangan Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Parepare, Selasa (2/2/2021).

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen pendukung atas dugaan penyimpangan penerima bantuan pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).

Tim penyidik yang turun melakukan penggeledahan yaitu lima orang yang dipimpin langsung Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare, Priyambudi bersama Kasi Pidsus, Muh Husairi, Kasi Pengelolaan Barang Bukti, Alkaf, Kasi Datun, Rahmat, dan Kasi Intel, Aguwani.

Mereka melakukan penggeledahan berdasarkan surat izin dari Pengadilan Negeri yang disaksikan aparat kelurahan dan Ketua RT/RW setempat.

Priyambudi menjelaskan, kegiatan penggeledahan ini dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana dugaan penyimpangan penerima bantuan pinjaman dari LPDB-KUMKM terhadap Penerima Bantuan Koperasi Metro Madani pada 2013-2014.

"Nilai dana yang dikucurkan LPDB ke Koperasi Metro Madani yaitu  Rp 7 miliar. Dugaan nilai korupsinya masih sementara dalam penghitungan auditor," jelasnya.

"Pinjaman yang diajukan yaitu Rp 7 miliar. Dikucurkan dalam dua tahapan yakni Rp 4 miliar pada tahun 2012 dan Rp 3 miliar pada tahun 2013," paparnya.

"Hingga saat ini, kami sudah ambil keterangan 18 orang saksi dari Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan Koperasi Metro Madani Parepare. Juga para nasabah," ungkap Priyambudi.

Penggeledahan ini, kata Priyambudi, untuk mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Guna menemukan tersangkanya.

Dari penggeledahan tersebut, lanjut Priyambudi, kami menyita berbagai dokumen dan berkas terkait koperasi dan pencairan permodalan dana yang berasal dari APBN itu.

"Kejari Parepare menjalankan garis kebijakan pusat, yakni turut melakukan langkah-langkah agar bantuan permodalan UMKM benar-benar tepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan digunakan secara tepat untuk menggerakkan roda perekonomian mikro/UMKM," pungkasnya.

Terpisah, Inspektur Kota Parepare, Husni Syam membenarkan terkait adanya penggeledahan yang dilakukan kejaksaan.

"Kita sudah dapat laporan. Kami sebagai APIP Pemerintah selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk mendalami kasus ini," ujarnya.

"Khususnya dalam menaksir kerugian yang ditimbulkan dari dugaan korupsi ini," kata Husni.

Penulis: Darullah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved