TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Jaringan Masyarakat Maritim Progresif (JMMP), menyesalkan penjualan Pulau Lantigiang, di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang berhembus beberapa pekan terakhir ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator JMMP, Yazid R. Passandre.

Jika transaksi penjualan Pulau Lantigiang yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar benar, maka sangat bertentangan dengan semangat Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan bersama. 

"Kami atas nama JMMP menyesalkan penjualan pulau tersebut, ini terkait hal yang bersifat konstitusional bahwa bumi (termasuk pulau kecil), air dan kekayaan alam harus dikuasai oleh Negara" jelas Yazid, Selasa (2/2/2021).

Yazid menambahkan, Pulau Lantigiang merupakan salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Takabonerate yang merupakan wilayah konservasi dan cagar biosfer yang telah diakui oleh UNICEF. 

"Sangat disayangkan, apalagi pulau itukan merupakan salah satu kawasan konservasi dan cagar biosfer" jelas aktivis asal Pulau Sapekan, Madura ini.

Sekadar diketahui, isu penjualan Pulau Lantingiang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali berhembus.

Secara administratif, Pulau Latingiang masuk dalam wilayah Desa Jinato, Kecamatan Taka Bonerate.

Dari pusat Desa Jinato, Pulau Latingiang dapat ditempuh selama 15 menit perjalanan laut.

Sebelumnya, kasus dugaan penjualan pulau tak berpenghuni ini telah diusut oleh Polres Selayar, Juli 2020 lalu.