Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tolak Pilkada 2022/2023, PDIP Jegal Anies Baswedan Jadi Capres Pengganti Jokowi? Penjelasan Djarot

Tolak Pilkada 2022 dan 2023, PDIP jegal Anies Baswedan jadi Capres pengganti Jokowi? Penjelasan Djarot.

Editor: Edi Sumardi
DOK KOMPAS.COM/IWAN SETYAWAN
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tolak Pilkada 2022 dan 2023, PDIP jegal Anies Baswedan jadi Capres pengganti Jokowi? Penjelasan Djarot. 

Skenario pertama dari sisi petahana, Anies Baswedan akan maju kembali berpasangan dengan wakilnya Ahmad Riza Patria dan diusung oleh Partai Gerindra.

Namun, jumlah kursi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta tidak memenuhi persyaratan apabila mereka ingin maju sendiri.

Saat ini Partai Gerindra hanya memiliki 19 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Karenanya, Arya menyebut, partai ini membutuhkan minimal 3 kursi untuk bisa mencalonkan Anies Baswedan dan Ariza.

"Karena kalau misalnya Pak Anies maju di Pilpres, berarti kan Pak Anies kemungkinan akan mundur sebagai gubernur dan kursi gubernur akan lari menjadi milik Gerindra," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (28/1/2021).

Skenario kedua adalah, Anies Baswedan dan Partai Gerindra bisa saja pecah kongsi karena perbedaan pilihan politik pada Pemilihan Presiden 2024.

Pada skenario kedua ini, Partai Gerindra kemungkinan mengusung Ariza atau tokoh lainnya.

Apabila hal ini terjadi, maka Anies Baswedan mungkin akan diusung oleh koalisi dari beberapa partai, seperti Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) atau Partai Nasional Demokrat ( Partai Nasdem ) sebagai syarat pencalonan.

"Nah jadi skenario kedua mereka pecah kongsi. Gerindra mencalonkan kadernya, karena kan Gerindra punya 19 kursi jadi hanya butuh beberapa kursi lagi," tutur Arya.

Kemudian dari sisi non-petahana, Arya menjelaskan, PDIP bisa mengajukan nama calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lainnya.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada tokoh yang dianggap kuat atau tepat yang bisa diusung.

Kendati ada nama Menteri Sosial Tri Rismaharini yang beberapa kali mencuat, namun Arya menilai jika posisi Risma akan sangat dilematis.

Sebab saat ini, Risma baru saja menjabat sebagai pimpinan di Kementerian Sosial setelah Mensos sebelumnya tersandung kasus korupsi.

"Jadi Bu Risma sangat dilematis, tergantung izin Jokowi (Presiden Joko Widodo). Kalau pun dia maju ya berarti itu menunjukkan bahwa jabatan menteri hanya baru loncatan saja dan sayang juga Kemensosnya ditinggal dalam situasi memprihatinkan," tutur dia.

Skenario kedua bagi non-petahana yakni PDIP bisa mengajukan tokoh lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved