Breaking News:

Pemilu

Pemerintah Bakal Larang Eks Anggota Hizbut Tahrir Indonesia Ikut Pemilu Sama PKI, Bagaimana FPI?

Pemerintah melarang mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ). Bagaimana dengan eks anggota Front Pembela Islam ( FPI )?

Editor: Muh Hasim Arfah
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memadati sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (16/4). Kini Pemerintah ingin larang eks anggota HTI ikut Pemilu. 

Dalam draf itu, tepatnya pada Bab I Peserta Pemilu pada Pasal 182 ayat (2) dijelaskan terkait aturan dan syarat calon peserta untuk mengikuti Pemilu atau mencalonkan diri dalam pemilu. 

Kemudian pada huruf jj pasal tersebut dijelaskan bahwa eks anggota HTI dilarang mengikuti pencalonan diri dalam pemilu. 

"JJ. Bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," begitu tertulis dalam draf itu.

Bertentangan dengan Pancasila

Anggota Komisi II DPR Luqman Hakim menyebut sudah sepantasnya mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang ikut Pemilu, karena organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila. 

Menurutnya, tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara. 

Apalagi, HTI kerap terkait dengan aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air.

"Meski HTI tidak secara terang menggunakan pendekatan kekerasan dan senjata, tapi memiliki benang merah yang kuat dengan beberapa aksi terorisme, sejak peristiwa pengeboman beberapa gereja di Jakarta tahun 2000, Bom Bali, hingga aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini," tutur Luqman, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Ia menyebut, pemerintah juga telah resmi membubarkan dan melarang HTI karena ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Sehingga, sebagai organisasi terlarang, posisi HTI sama dengan PKI, yang juga telah dibubarkan dan dilarang beraktivitas di Indonesia. 

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved