Pemda Berutang Rp 441,5 Miliar ke PT SMI, DPRD Enrekang Setuju

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Pinjaman dari PT SMI Persero senilai Rp 441,5 miliar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Pemda Enrekang ternyata telah melalui persetujuan dari DPRD Enrekang.

Sebab, pinjaman tersebut telah termuat dalam APBD Kabupaten Enrekang 2021 yang telah disetujui oleh para legislator di DPRD.

Padahal, anggaran PEN tersebut akan membuat daerah berutang senilai Rp 441,5 miliar dan akan dicicil selama delapan tahun, sekitar Rp 55 miliar per tahun.

Anggota Banggar DPRD Enrekang, Mustain Suamele mengakui hal tersebut saat dikonfirmasi TribunEnrekang.com, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, dalam rapat saat itu memang mayoritas fraksi sangat mendukung PEN tersebut, termasuk fraksi dari partainya sendiri yakni Gerindra.

"Kemarin memang suratnya itu penyampaian tapi karena melekat di batang tubuh APBD berarti kita sudah setujui dan ini bahkan sudah dievaluasi di provinsi," kata Mustain.

Mustain mengatakan, PEN tak sama dengan bantuan lain, karena persyaratannya harus dimuat dalam batang tubuh di APBD 2021 sesuai anggaran yang diusulkan.

Jadi usulan awal daerah memang senilai Rp 516 miliar, tapi ada pengurangan jadi yang disetujui pusat hanya Rp 441,5 miliar.

Ia menjelaskan, pertimbangan pihaknya menyetujui karena sebenarnya ini suatu kebijakan, selama ini begitu banyak yang akan dibiayai namun terkendala anggaran dan ini PEN ada dana yang bisa dimanfaatkan.

Menurut Mustain, sebenarmya jika anggaran PEN dikelolah dengan baik akan sangat membantu perekonomian masyarakat.

Jika jalan langsung dibangun, jembatan dibangun tahun ini, semua akan memudahkan akses perekonomian masyarakat.

"Persolan dikatakan daerah berutang, tidak ada masalah, asalkan sudah dinikmati masyarakat kita," ujarnya.

Ia mencontohkan, jika jembatan penghubung Galung-Temban dibangun senilai Rp 10 miliar akan sangat menguntungkan masyarakat disana.

Sebah, pendiritaan masyarakat disana selama ini sudah bertahun-tahun kesulitan angkut hasil pertaniannya.

Termasuk juga, jalan Galung-Cemba Rp 7 miliar, Malawe-Surakan Rp 4 miliar, Surakan-Panassang, akses Baba-Ba'ka Rp 4 miliar, Katimbang-Paang Malua, Padang Malua-Pudete dan lainnya.

"Jadi besar sekali anggaran ini. Kalau dikatakan utang daerah, tak masalah karena  ini kan negara yang bayar. Saya hanya tegaskan kesiapan Pemda dalam mengelolah agar maksimal, dan kata mereka siap," jelas Mustain.

"Saya sudah sampaikan ke Bupati siapkan anggotanya kelolah dengan baik, jangan sampai APBD murni saja kemarin keteteran, na ini anggaran besar. Tapi beliau katanya siap kelolah dengan baik," tambahnya.

Cuma yang jadi persoalan memang, lanjut Mustain, bagaimana dengan bupati berikutnya.

Tapi menurutnya, ini akan jadi tantangan juga bagi bupati penerus nantinya untuk mencari peluang baru dan tumbuhkan ekonomi daerah. 

Apalagi, terbukanya akses perekonomian lewat PEN ini akan dengan baik, sehingga anggaran sekitar Rp 60 miliar per tahun untuk cicil utang tersebut bisa efektif.

"Saya pikir kecil per tahun kalau tumbuh perekonomiam dengan akses begitu bagus, karena akan mendorong perkonomian masyarakat, kalau kita mau membangun hanya pakai APBD murni mau biayai proyek fisik yang urgent entah berapa lama baru selesai," tegas Mustain.

Ia menambahkan, selama ini dengan APBD Enrekang hanya Rp 1 trilyun untuk membangun itu sedikit sekali karena operasional itu hampir 60 persen. 

Sehingga jika hanya posisi Rp 400 miliar untuk membangun setiap tahun apa yang jadi. 

"Jadi dengan PEN ini dampaknya cukup besar bagi masyarakat. Semoga bupati berikutnya nanti punya konsep lagi agar kelolah pertumbuhan perekonomian kita. Sehingga Rp 60 miliar pertahun jadi kecil karena semua kantong perkeonomian kita bisa terbuka semua," tutur Mustain.

"Intinya mari kita kawal ini dana besar agar bisa tervapai kualitas dan kuantitasnya karena ka masyarakat yang nikmati," pungkasnya.

(tribunenrekang.com)