Pemda Berutang Rp 441,5 Miliar ke PT SMI, DPRD Enrekang Setuju

"Jadi besar sekali anggaran ini. Kalau dikatakan utang daerah, tak masalah karena  ini kan negara yang bayar. Saya hanya tegaskan kesiapan Pemda dalam mengelolah agar maksimal, dan kata mereka siap," jelas Mustain.

"Saya sudah sampaikan ke Bupati siapkan anggotanya kelolah dengan baik, jangan sampai APBD murni saja kemarin keteteran, na ini anggaran besar. Tapi beliau katanya siap kelolah dengan baik," tambahnya.

Cuma yang jadi persoalan memang, lanjut Mustain, bagaimana dengan bupati berikutnya.

Tapi menurutnya, ini akan jadi tantangan juga bagi bupati penerus nantinya untuk mencari peluang baru dan tumbuhkan ekonomi daerah. 

Apalagi, terbukanya akses perekonomian lewat PEN ini akan dengan baik, sehingga anggaran sekitar Rp 60 miliar per tahun untuk cicil utang tersebut bisa efektif.

"Saya pikir kecil per tahun kalau tumbuh perekonomiam dengan akses begitu bagus, karena akan mendorong perkonomian masyarakat, kalau kita mau membangun hanya pakai APBD murni mau biayai proyek fisik yang urgent entah berapa lama baru selesai," tegas Mustain.

Ia menambahkan, selama ini dengan APBD Enrekang hanya Rp 1 trilyun untuk membangun itu sedikit sekali karena operasional itu hampir 60 persen. 

Sehingga jika hanya posisi Rp 400 miliar untuk membangun setiap tahun apa yang jadi. 

"Jadi dengan PEN ini dampaknya cukup besar bagi masyarakat. Semoga bupati berikutnya nanti punya konsep lagi agar kelolah pertumbuhan perekonomian kita. Sehingga Rp 60 miliar pertahun jadi kecil karena semua kantong perkeonomian kita bisa terbuka semua," tutur Mustain.

"Intinya mari kita kawal ini dana besar agar bisa tervapai kualitas dan kuantitasnya karena ka masyarakat yang nikmati," pungkasnya.

(tribunenrekang.com)