PKS, PKB, Demokrat Perindo Sulsel Setuju Pilkada Serentak Digelar 2022 dan 2023, Ini Kata Mereka

PKS, PKB, Demokrat, Perindo Sulsel Setuju Pilkada Serentak Digelar 2022, Ini Alasan Mereka

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju bila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2022 dan Pilkada 2023 digelar.

Hal tersebut agar pemerintah daerah (pemda) yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada 2022 dan 2023 bisa bekerja optimal.

Menanggapi putusan Fraksi PKS DPR RI, Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Sri Rahmi mengaku sepakat.

“Kalau Fraksi PKS di DPR RI kami mengusulkan seperti itu, berarti itu sudah dipertimbangkan dengan matang oleh DPP,” kata Rahmi, Kamis (21/1/2021).

Keputusan itu kata Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PKS Sulsel ini sudah melalui kajian panjang dan mendalam.

“Tentunya dengan mengedepankan efektifitas dan efesiensi semua sumber daya. Kami akan mendukung sepenuhnya,” jelas Sri Rahmi.

Diketahui, sebanyak 101 kepala daerah meliputi sembilan provinsi termasuk DKI Jakarta masa jabatannya berakhir pada 2022.

Sedangkan yang berakhir masa jabatan pada 2023 mendatang sebanyak 171 daerah yang meliputi 17 provinsi termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Ni’matullah Erbe: Kasihan Rakyat Tak Fokus 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe menyatakan Demokrat meminta agar pilkada tidak digelar serentak dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurutnya, Fraksi Demokrat DPR RI saat ini sedang memperjuangkan agar Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tetap digelar.

“Bapak AHY sudah instruksikan, Fraksi Demokrat DPR RI diminta perjuangkan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut menilai penyelengaraan pilkada digelar serentak dengan Pileg dan Pilpres 2024 akan membebani penyelenggara pemilu.

Hal tersebut belajar dari Pemilu 2019 lalu, tidak sedikit petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sakit.