Breaking News:

Pemkab Barru Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang LHKPN

Bupati Barru dalam sambutannya menyampaikan bahwa LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara

TRIBUN TIMUR/DARULLAH
Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Sosialisasi Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kegiatan tersebut digelar via virtual di Ruang Basic Lantai II Kantor Bupati Barru, Kamis (14/1/2021). 

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Sosialisasi Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, tentang perubahan atas peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kegiatan tersebut digelar via virtual di Ruang Basic Lantai II Kantor Bupati Barru, Kamis (14/1/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Barru H Suardi Saleh, Wakil Bupati Barru H Nasruddin AM, Sekda Barru Ir Abustan, Kabag Hukum Hj Naidah, Kepala BKPSDM H Nasruddin, Asisten II Abd Rahim dan diikuti oleh wajib LHKPN lainnya.

LHKPN merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan KPK. Tujuan dari LHKPN ini adalah untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan harta kekayaannya dan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan.

LHKPN juga mencakup kejujuran dalam kepemilikan harta, termasuk pula asal-usul dari harta milik pejabat itu sendiri, dan  menghimbau kepada pejabat agar tidak takut dengan KPK selama jalan yang ditempuh benar serta jujur dan terbuka terhadap KPK untuk melaporkan hasil kekayaan yang dimiliki.

Bupati Barru dalam sambutannya menyampaikan bahwa LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan.

“Atas dasar hukum tersebut, setiap penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat, ataupun setelah menjabat," jelasnya.

"Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun,” pungkasnya.

Untuk 2021 ini, wajib lapor LHKPN untuk tahun lapor 2020 sebanyak 174 wajib lapor.

Suardi Saleh berharap agar seluruh wajib LHKPN tahun ini dapat melakukan pelaporan dengan jujur dan adil serta dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Penulis: Darullah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved