Breaking News:

Tribun Barru

Hanya Kabupaten Barru di Sulsel Terima SK Tanah Obyek Reforma Agraria

Bupati Barru Suardi Saleh, menerima SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Kementerian LH dan Kehutanan RI.

ist
Bupati Barru Suardi Saleh menerima SK TORA dari Kemen LH dan Kehutanan RI, Kamis (7/1/2021) 

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Bupati Barru Suardi Saleh, menerima SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari Kementerian LH dan Kehutanan RI.

Suardi Saleh menjelaskan, dengan adanya program TORA dan Perhutanan Sosial, akan mendongkrak potensi masyarakat untuk lebih sejahtera.

"Alhamdulillah, kita bersyukur menjadi yang pertama dan satu-satunya di Januari ini, yang mendapatkan SK TORA," kata Suardi Saleh, Jumat (8/1/2021).

"Ini tidak lepas dari kepercayaan pusat atas administrasi yang lengkap serta dukungan Bapak Gubernur dan Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, yang membuat masyarakat kita bahagia mendapatkan kejelasan atas lahan yang ia kelola," sebut Bupati Barru.

Pihaknya berharap kiranya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya dengan tetap menjaga hutan kita, dan manfaatkan pengelolaan hutan dengan baik dan optimalkan pemanfaatan tanaman produktif yang ada," pungkasnya.

Penyerahan pelepasan sebagian Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Barru, bagi Kelompok Hutan Kambotting, Kelompok Hutan Lasitae, Kelompok Hutan Pani-Pani dan Kelompok Hutan Wala-wala yaitu seluas 21.031.130 meter persegi.

Hal ini dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan untuk sumber TORA dibeberapa Kelompok Masyarakat Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru.

Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, serta Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau.

Rinciannya terdiri atas, Kawasan Hutan Lindung seluas 17.138.765 m2 dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 3.892.365 m2.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Sulsel, Sukri menyampaikan bahwa administrasi Kabupaten Barru mumpuni.

"Barru, administrasinya bagus dan responsif, sehingga cepat terverifikasi. Jadi ada tiga jenis, yakni hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat, yang kesemuanya ada 37 Kelompok yang diserahkan sebagai bagian program perhutanan sosial," jelas Sukri.

Pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah obyek reforma agraria didistribusikan kepada masyarakat penerima alokasi untuk Sumber TORA.

Laporan wartawan Tribunbarru.com, Darullah, @uull_darullah.

Penulis: Darullah
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved