Pakar Hukum UMI Fahri Bachmid: Pelarangan FPI Berujung Problematis, Idealnya Lalui Lembaga Peradilan

Argumentasi hukum bahwa organisasi yang tidak memperpanjang atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dalam hal ini Front Pembela Islam ( FPI ) sebagai organisasi yang secara de jure bubar, adalah tidak tepat dari sisi hukum, sebab Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945.

Konsekuensinya, organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai "organisasi yang tidak terdaftar", bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum, jika kita cermati secara cermat dan hati-hati dalam putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Desember 2014, khususnya pada pertimbangan hukumnya yang terdapat dalam halaman 125 disebutkan bahwa

“Suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara).

Tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum”

Sehingga itulah kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh MK, sehingga secara “expressiv verbis” tentunya kaidah ini menjadi “guidance” bagi semua pihak dalam mengambil berbagai kebijakan negara yang berdampak luas bagi masyarakat.

Memang jika ditelaah lebih mendalam, terdapat persoalan mendasar yang secara konseptual dapat diperdebatkan sekaitan dengan UU Ormas yang baru ini,sebab sejak UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang,

Ada terjadi pergeseran secara paradigmatik konsep hukum pembubaran Ormas, yang mana prosedur pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melalui mekanisme lembaga peradilan, tetapi hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, dan sejak perubahan tersebut, setidaknya sudah dua organisasi dibubarkan, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Perkumpulan ILUNI UI.

Itulah politik hukum yang diakomodasi dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2/2017.

Sehingga dengan demikian tindakan pembubaran yang dilakukan saat ini secara positivistik berdasarkan perundang-undangan yang ada tentunya ada pijakan hukumnya, tetapi apakah sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi?

“Ini yang tentunya masih menjadi problematik yang harus diluruskan kembali, dan diletakan kedalam bingkai negara hukum dan supremasi konstitusi, dengan tetap menjaga indonesia sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis,” kata Fahri Bachmid.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam ( FPI).

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

"Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ujar dia.