TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan (DPD KNPI Sulsel) mempertanyakan legalitas Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Sinjai.

Utamanya pihak yang tidak bertanggung jawab digelarnya Musda pada Sabtu (26/12/2020) di salah satu hotel di Sinjai.

Musda yang sedianya memilih ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus baru DPD KNPI Sinjai itu dinilai telah melanggar mekamisme organisasi. 

Ketua DPD KNPI Sulsel, Nurkanita Maruddani Kahfi akan menempuh jalur hukum atas pencatutan nama DPD KNPI Sulawesi Selatan.

"Kami tidak pernah merasa melaksanakan Musda di Sinjai, pun ada, artinya itu ilegal," kata Nurkanita via rilisnya, Minggu (27/12/2020).

Kanita sapaannya menjelaskan, KNPI dibawah kepemimpinannyalah yang berhak menggelar Musda.

Karena, telah mengantongi Akte KNPI Tahun 1973, Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (SK Kemenkumham), serta kelengkapan administrasi di Dinas Kesbangpol Sulawesi Selatan.

"Bilamana ada yang mengatasnamakan perwakilan DPD KNPI Sulsel, tentu kami akan menempuh jalur hukum untuk meluruskan ini semua," ujarnya.

Seperti diketahui, kepengurusan DPD KNPI Sulsel terjadi dualisme. Di bawah kepemimpinan Kanita dan Arham Basmin.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, @fadhlymuhammad