Jenderal Idham Azis Sudah Pamit? Bursa Kapolri Penggantinya Geng Solo, Geng Makassar, Jenderal BIN?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kapolri Jenderal Idham Azis menyampaiakan permintaan maaf saat tampil di sebuah acara daring.

Apakah ini pertanda calon pengganti Jenderal Idham Azis sudah ditentukan Jokowi?

Diketahui, Idham Azis akan pensiun Januari 2021.

Setelah bursa reshuffle kabinet berakhir, selanjutnya Bursa Kapolri. Sosok Nama Calon Kapolri atau Bursa Calon Kapolri sudah berulang kali bergulir.

Kapolri memaparkan rilis akhir tahun Polri 2020 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020).

Pemaparan itu terkait dengan pencapaian kinerja Korps Bhayangkara selama setahun, berapa banyak kasus ditangani.

Kasus tersebut, antara lain terorisme, narkoba, hingga pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Ini merupakan kesempatan terkahir bagi Jenderal Idham Azis memaparkan rilis akhir tahun Polri sebab tahun 2021 dia akan pensiun dari Polri mulai Januari.

Pada 30 Januari 2021, usianya akan memasuki 58 tahun dan itu batas usia pensiun bagi anggota Polri.

Dalam pemaparannya, Selasa pagi tadi, Jenderal Idham Azis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas di Tanah Air.

Dia juga memohon maaf apabila Polri belum mampu menampilkan kinerja sesuai ekspektasi masyarakat.

"Polri mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, stakeholders terkait, dan segenap elemen bangsa atas dukungan dan kerja samanya sehingga Kamtibmas di Indonesia senantiasa terjaga."

"Izinkan saya atas nama pribadi dan institusi Polri, menyampaikan permohonan maaf apabila kami belum mampu menampilkan kinerja sesuai yang diharapkan masyarakat, namun kami (438.387 personel Polri) selalu mempunyai tekad bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini."

Demikian tulisan di salah satu slide penutup dalam pemaparan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Acara pemaparan secara virtual ini diikuti sejumlah perwakilan perusahaan media massa.

Calon Kapolri

Jelang berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal Idham Azis, kini sedang menghangat bursa calon Kapolri.

Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) bakal memberikan rekomendasi nama-nama Kapolri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat.

"Kalau ditanya kapan akan menyerahkan nama calon Kapolri, maka jawabannya dalam waktu dekat," kata Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (20/12/2020).

Poengky menuturkan, Kapolri saat ini, Jenderal Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Adapun batas pensiun bagi anggota Polri adalah 58 tahun.

Maka dari itu, Kompolnas akan menyerahkan nama-nama calon Kapolri sebelum Jenderal Idham Azis pensiun.

Sebelum diserahkan, Poengky menuturkan, pihaknya telah menerima masukan dari sejumlah pihak.

"Kami menerima masukan-masukan dari internal Polri dan eksternal Polri, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan purnawirawan Polri tentang kriteria kapolri di masa depan," ucapnya.

Kemudian, Kompolnas menyaring nama-nama perwira tinggi Polri yang memiliki prestasi, integritas, dan rekam jejak yang terbaik.

Hal itu dilakukan dengan merujuk Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Setelah itu, Kompolnas akan menyerahkan lebih dari satu nama calon untuk dipilih Jokowi.

"Selanjutnya berdasarkan hak prerogatif presiden, beliau akan memilih, dan mengirimkan nama calon kapolri yang dipilih presiden untuk disetujui DPR," ungkap Poengky.

Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelumnya menyebut, Presiden Jokowi punya kunci sendiri untuk menentukan calon Kapolri.

"Presiden juga punya kunci sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjabat," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Moeldoko tak mau menjawab secara pasti ihawal nama-nama yang dianggap potensial sebagai calon Kapolri.

Ia juga tak membenarkan ataupun membantah kabar yang menyebutkan bahwa Istana telah mengantongi tiga nama calon Kapolri.

Menurut Moeldoko, dirinya tak masalah jika masyarakat berspekulasi terkait hal ini.

Ia menyebut, publik punya hak untuk berkalkulasi.

"Biarkan masyarakat berspekulasi, biarkan masyarakat berkalkulasi. Itu masyarakat punya hak untuk itu," kata dia.

Kabareskrim Polri Terdepan

Menurut Indonesia Police Watch (IPW) ada 13 perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) atau bintang tiga yang berpeluang untuk masuk dalam bursa Kapolri.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, dari 13 Komjen, enam di antaranya bertugas di internal Polri.

Sisanya delapan Komjen bertugas di luar Polri.

"Meski Komjen yang bertugas di internal Polri lebih berpeluang menjadi Kapolri, namun Komjen yang bertugas di luar kepolisian juga tetap memiliki peluang cukup besar."

"Di masa lalu ada Sutanto, Da’i Bachtiar, dan Tito Karnavian yang menjadi Kapolri setelah bertugas di luar Polri, yakni di BNN dan BNPT," kata Neta dalam rilis kepada wartawan, Senin (30/11/2020).

Neta melanjutkan, dari 13 perwira tinggi itu hanya 5 perwira yang berpeluang besar.

Dari 5 perwira tinggi itu, tiga orang berasal dari internal Polri dan dua orang berdinas di luar Polri.

Dua orang yang beerdinas di luar yakni Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar dan Sestama BIN, Komjen Bambang Sunarwibowo.

Sementara di internal Polri, tiga orang yang berpeluang besar menjadi calon Kapolri yakni sebagai berikut:

1. Komjen Pol Gatot Eddy Pramono

Komjen Gatot Eddy Pramono saat ini menjabat sebagai Wakapolri.

Sebelum menjabat sebagai Wakapolri, Gatot menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Ia diangkat menjadi Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Idham Azis pada Desember 2019.

Gatot lahir di Solok, Sumatera Barat.

Pria berusia 55 tahun ini merupakan alumni Akpol 1988.

Dikuti dari Serambinews, Gatot diketahui pernah menjabat sebagai Kapolres Blitar, Kapolres Metro Depok (2008), serta Kapolres Metro Jakarta Selatan (2009).

Baca juga: Kapolri Idham Azis Tindak Tegas Teroris di Sigi: Jika Ketemu lalu Mereka Melawan, Tembak Mati Saja

Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi Direktur Reskrimum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya di tahun 2011 dan Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2012.

Sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya, Gatot bertugas sebagai Wakapolda Sulsel (2016), Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri (2017) serta Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri (2018).

2. Komjen Listyo Sigit Prabowo

Saat ini, Komjen Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) sejak Desember 2019.

Ia lahir di Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969.

Listyo Sigit lulus dari Akpol tahun 1991.

Dikutip dari Serambinews, ia juga merupakan lulusan S-2 Universitas Indonesia dengan fokus penelitian tesis pada konflik etnis di Kalijodo.

Usai lulus, karier Listyo dimulai sebagai anggota Polres Tangerang yang kala itu masih berpangkat Letnan Dua (Letda).

Di tahun 1998, ia telah menjadi Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi (Kapuskodalops) di Polres Tangerang.

Saat itu, ia berpangkat sebagai Kapten atau setara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Saat menjabat sebagai Kapuskodalops, Listyo pernah menangani kasus "penyanderaan" dua Direktur PT Bina Sarana Mekar (BSM), pengembang kawasan perumahan Palem Semi, Tangerang.

Penyanderaan tersebut dilakukan oleh warga Desa Bencongan Curug yang menuntut agar PT BSM membayar ganti rugi tanah mereka.

Hal itu seperti dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 4 September 1998.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Duren Sawit di tahun 2001.

Di tahun 2009, Listyo Sigit Prabowo kemudian dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Resor Pati dan satu tahun kemudian menjadi Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Hingga Komjen Sigit dalam kategorisasi IPW masuk kategori Geng Solo.

Saat menjabat Kapolresta Surakarta itu, ia pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah.

Pada masa ini juga ia memiliki kedekatan dengan Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo.

Maka, saat Presiden Joko Widodo terpilih menjadi presiden di tahun 2014, Listyo pun diangkat sebagai ajudan presiden.

Saat itu, calon yang disodorkan Polri ke Presiden ada beberapa nama.

Presiden memilih orang yang pernah "dekat" dengannya untuk memastikan kerjanya berjalan optimal, seperti dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 21 Oktober 2015.

Di tahun 2016, Listyo yang kala itu sudah berpangkat Brigadir Jenderal diangkat menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten.

Dua tahun kemudian ia dipromosikan menjadi menjadi Kadiv Propam Polri, menggantikan Irjen Martuani Sormin.

3. Komjen Agus Andrianto

Komjen Pol Agus Andriatno saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) menggantikan Komjen Firli Bahuri yang kini menjadi Ketua KPK.

Pria berusia 53 tahun ini merupakan alumni Akpol angkatan tahun 1989.

Dikutip dari WartaKota, seperti Listyo, Agus merupakan orang pertama jabat bintang tiga di angkatannya.

Jabatan yang pernah ia pegang di antaranya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Wakapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sumatera Utara.

Bursa calon Kapolri dari Geng atau Kutub Solo, Kutub Makassar dan Kutub Pejaten atau perwira polisi yang saat ini bermarkas di BIN sudah diulas Aiman di Kompas TV.

Ada juga perwira tinggi polisi di BNPT saat ini.

"Perang geng"

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane menengarai ada perang bintang di tubuh Polri saat ini. Ini berkaitan dengan kutub yang disebutnya sebagai "geng".

"Ada geng Solo, ada geng Pejaten, ada geng Makassar, ada geng Independen," kata Neta kepada saya yang akan tayang di Program AIMAN di KompasTV, Senin (30/11/2020) pukul 20.00.

Kepada saya Neta menjelaskan, geng Solo terkait dengan pejabat polisi yang pernah bertugas di Solo, terutama saat Presiden Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Lalu geng Pejaten (merujuk pada Kantor Badan Intelijen Negara) adalah pejabat polisi yang merupakan anak asuh Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

Sementara geng Makassar atau kutub Sulawesi mengacu pada Pejabat polisi yang berasal dari daerah Sulawesi.

Dan independen, adalah pejabat polisi yang tidak termasuk dalam kutub mana pun. Saya mengonfirmasi soal ini ke Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto.

Apa kata Benny? Soal "geng" Ia tidak membantah, tapi tidak pula mengiyakan! Soal kelompok menjelang masa pergantian Kapolri yang baru, ia berujar kepada saya di program AIMAN:

"Apa yang disampaikan Pak Kapolri ini artinya di level bawahan ada kelompok-kelompok yang kemudian ingin berjuang untuk menjadi pengganti beliau (Kapolri).

" Terlepas dari ada atau tidaknya persaingan di tubuh jenderal polisi menuju Tribrata Satu alias Kapolri, dinamika adalah sebuah keniscayaan.

Yang terpenting bagaimana Polri mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik dengan melanjutkan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum yang berkeadilan. Setidaknya itu merupakan hal yang paling diperhatikan dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu.

Saya Aiman Witjaksono. Salam!

Berikut videonya:

Baca juga: Seru! Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen Berebut Ganti Kapolri Jenderal Idham Azis

(Tribunnews.com/Daryono) (Serambinews) (WartaKota)

Sebagian dari Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Tiga Perwira Tinggi di Internal Polri yang Berpeluang Besar jadi Kapolri Gantikan Idham Azis,