Breaking News:

Tribun Parepare

Wali Kota Parepare Jelaskan Fungsi APIP Jika Ada Laporan Kerugian Negara

Taufan Pawe meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam pencegahan tindakan korupsi.

Humas Pemkot Parepare
Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe pada Dialog Pengawasan Pemkot Parepare, Kamis (17/12/2020). 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam pencegahan tindakan korupsi dalam penyelenggaraan kepemerintahan daerah. 

Hal itu sesuai amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tertuang dalam MoU antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH), diantaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Kalau potensi kerugian negara itu ada yang melaporkan, maka terlebih dahulu APIP bekerja sampai 60 hari. Setelah itu APIP harus merekomendasikan ke APH apakah ini mal-administrasi atau mens rea," kata Taufan Pawe saat Dialog Pengawasan Pemkot Parepare, Kamis (17/12/2020).

"Kalau itu kesalahan administrasi kita kembalikan ke TPTGR untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi kalau mens rea seperti akrobat anggaran atau mark up kita serahkan ke APH untuk tidak diberi ampun," tuturnya.

Ia juga menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, tata kelola pemerintahan yang baik harus diutamakan. 

Sehingga sinergitas antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan korupsi harus didahulukan.

Selain itu, pesan Presiden Jokowi tentang profesionalisme Aparat Penegak Hukum (APH) harus ditegakkan. 

APH tidak boleh menerbar rasa takut ke Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Saya rasa paradigma ini sudah terjawab baik secara institusi. APH sudah tampil sebagai pribadi-pribadi profesional. Kalau ada yang menyimpang itu hanya oknum," paparnya. 

"Karena kita rasakan sekarang dari berbagai forum pertemuan, bapak kapolri, kejagung, dan mendagri, selalu mengedepankan profesional agar tata kelola pemerintahan itu terjaga dengan baik," jelasnya.

Ketua DPD I Golkar Sulsel ini juga membeberkan pesan Presiden Jokowi akan pentinganya kolaborasi dan sinergitas APIP dan APH tetap terjaga sehingga pemerintah bisa bekerja lebih baik menangani tantangan dalam mengawal agenda besar bangsa Indonesia.

Pihaknya menambahkan, kalau sistem dan subsitem dipadukan degan baik, maka seluruh abdi negara atau abdi masyarakat selalu terjaga akan hal-hal buruk ke depannya.

"Seperti dikatakan Pak Presiden Jokowi, tidak mungkin aparat hukum asal menggigit kita kalau tidak ada mens rea, karena itu ranah APIP," pungkasnya. 

"Karena hal itu sudah ditegaskan dalam MoU antara mendagri, kaporli dan kejagung dan diturunkan ke bawah sampai ke kepala daerah," tuturnya.(*)

Laporan Wartawan Tribunparepare.com, @uull_darullah

Penulis: Darullah
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved