Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Bulukumba-Maros Rawan Politik Uang, Bawaslu Sulsel: Pengawas Diminta Kurangi Tidur

Temuan Bawaslu di Sulselbar hingga November 2020, isu hak pilih terjadi kerawanan tinggi di Makassar.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR.COM/MUHAMMAD FADHLY ALI
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Saiful Jihad 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjelang pemungutan suara Rabu, (9/12/2020), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mendapati kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah.

Khusus di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020 Kabupaten/Kota hingga Sabtu (5/12/2020) terjadi di Makasaar, Maros dan Mamuju. Itu berdasarkan empat dimensi yang dlihat, yakni konteks sosial politik, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi politi.

Namun, selain dimensi tersebut, Bawaslu juga memerhatikan nilai isu yang terjadi di masyarakat. Diantaranta pilitik uang, jaringan internet, hak pilih, penolakan karena Covid-19 dan konteks pandemi Covid-19.

Temuan Bawaslu di Sulselbar hingga November 2020, isu hak pilih terjadi kerawanan tinggi di Makassar.

Isu penolakan Pilkada karena Covid-19 berkerawanan tinggi di Gowa, terkait isu jaringan internet berkategori tinggi di Mamuju, Luwu Utara, Tana Toraja,  Kepulauan Selayar dan Gowa.

Sementara isu politik uang berkerawanN tinggi di Bulukumba dan Maros.

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan indeks kerawanan tersebut merupakan hasil dari pendataan yang dilakukan pengawas di Bawaslu.

"Kami engambil data dari kepolisian, KPU dan data dari media. Infomasi di media terkonfimasi bahwa ada hal-hal yang kita anggap rawan. Seperti isu politik uang, bukan hanya di Bulukumba dan Maros," katanya.

"Hanya kebetulan dianggap rawan di Bulukumba dan Maros. Tetapi semua daerah dan provinsi begitu. Sehingga kita Bawaslu memperketat," jelasnya.

Mulai (5/12/2020) Bawaslu membentuk tim patroli pengawasan anti politik uang untuk memastikan agar masyarakat bersama-sama mengawal dan mengontrol jangan sampai terjadi transaksi politik uang.

Bahkan Jajaran pengawas di tingkat bawah diminta kurangi tidur.

"Untuk bisa mencegah dan melakukan pengawasan rutin, (pengawas) bisa mengurangi tidur, memaksimalkan kerja  sehingga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses demokrasi ini," katanya.

"Jika ada indikasi, jangan segan menginformasikan kepada Bawaslu agar bisa ditangani dengan baik. Bila ada infomasi kami juga Bawaslu turun mengawasinya," jelas Saiful.

Isu Strategis Kabupaten/Kota di Sulselbar Hingga Sabtu (5/12/2020)
*Hak Pilih
- Makassar
*Penolakan Pilkada Karena Covid-19
- Gowa
*Politik Uang
- Bulukumba
- Maros
*Jaringan Internet
- Mamuju
- Luwu Utara
- Tana Toraja
- Kepulauan Selayar
- Gowa.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved