Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Debat Pilwali Makassar

Irman Yasin Limpo Gagas Upah Perempuan Harus Tinggi Dibanding Laki-laki

Irman Yasin Limpo mencanangkan penetapaan upah minimum untuk perempuan lebih besar dari laki-laki.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
REPRO TRIBUN-TIMUR.COM/ARI MARYADI
Calon Wali Kota nomor 4 Irman Yasin Limpo mendapat kesempatan pertama menyampaikan kebijakan penanganan Covid-19 dalam debat publik ketiga, Jumat (4122020) pagi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Irman Yasin Limpo mencanangkan penetapaan upah minimum untuk perempuan lebih besar dari laki-laki.

Hal itu menjadi wujud keberpihakan pasangan calon nomor urut empat ini. Pria yang akrab disapa terhadap perempuan di bidang ketenagakerjaan.

None menegaskan, perempuan secara kodrati yang harus mengalami menstruasi, menyusui, dan melahirkan.

Hal itu akan membuat living cost mereka lebih besar dan beban mereka saat bekerja lebih berat.

"Sudah menjadi kodrat perempuan untuk mengalami menstruasi, menyusui, dan melahirkan. Sangat berat jika mereka bekerja sambil menyusui. Inilah alasan, kenapa upah mereka harus lebih tinggi dari laki-laki. Karena laki-laki tidak mengalami itu. Ini harus menjadi hitungan pemerintah dalam menetapkan upah minimum," tegasnya.

Ia menegaskan, tak perlu ada kekhawatiran akan timbulnya masalah baru akibat kebijakan ini.

Mengingat, jumlah perempuan jauh lebih besar dibanding laki-laki. Mereka juga memiliki kompetensi, yang memang dibutuhkan dunia kerja.

"Jika daya tawar ekonomi mereka lebih kuat, maka sistem kehidupan mereka pun akan lebih kuat," ujarnya.

Program dana hibah untuk warga RT, lanjut None, juga menjadi bukti keberpihakannya terhadap perempuan. Diketahui, ekonomi sekarang banyak ditopang oleh kaum perempuan yang bergelut dengan UMKM.

"Dana hibah ini bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi mereka, melatih mereka bagaimana menghasilkan produk berkualitas, dan bagaimana memasarkannya secara online," ungkapnya.

Selain keberpihakan terhadap perempuan, ia juga menyampaikan mengenai hak-hak kaum difabel yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintahan selama ini, belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kaum difabel.

None mengatakan, minimal kaum difabel tahu bahwa di depan mereka ada lubang, 20 meter dari mereka ada tiang listrik, ada keramaian. 

Menurutnya, pemerintah harus hadir, bagaimana menemukan sebuah teknologi di era kebaruan ini, sensor-sensor seperti itu yang bisa Imun hadirkan. 

"Kalau kami, pasti menghadirkan, bukan membanggakan sesuatu yang bersifat konsepsi semata, tetapi tidak ada solusi bagi kaum difabel," terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ini. 

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved