FRJ dan Shelter Warga Siap Backup Pemimpin Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Forum Restorative Justice (FRJ) dan Shelter Warga Makassar, serta Tribun Timur, menggelar seminar publik via virtual, Rabu (2/12/2020).

Seminar bertemakan "Restorative Justice untuk Mewujudkan Kota Makassar Sebagai Kota yang Adil, Aman dan Damai".

Hadir sebagai moderator dari Anggota FRJ Makassar Haswandy Andy Mas dan Manager Produksi Tribun Timur AS Kambie.

Haswandy mewakili FRJ menjelaskan, bagaimana forum Restorative Justice dan shalter warga di Kota Makassar bergerak mendampingi warga.

"Shalter warga sudah lama bergerak mendampingi masyarakat. Ini merupakan inovasi dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Makassar yang bergerak di level kelurahan, yang awalnya melayani kasus kekerasan perempuan dan anak," ujar Wawan sapaannya.

Namun karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat, lanjut Wawan, banyak juga masyarakat didampingi kasus selain dari perempuan dan anak.

"Dan terhitung per 2019-2020 ada 208 kasus yang dihendel shalter warga. Dan masih ada beberapa kasus yang belum diinput," ujarnya.

Menurut Wawan, terkait peran Shelter Warga ini, contoh yang paling banyak disoroti di level nasional adalah kasus meninggalnya bocah Rangga dibunuh Samsul Bahri, residivis di Aceh yang mau memperkosa ibu Rangga.

"Itukan seharusnya, atau bicara idealnya setelah keluar dari lapas, Samsul Bahri berkelakuan baik dan bisa diterima masyarakat. Tapi yang terjadi, ia melakukan kekerasan terhadap masyarakat," ujarnya.

"Artinya apa? Kalau kita bayangkan berada di Makassar, lalu shalter warga menjemput Samsul saat keluar dari penjara. Nah kita tanyakan apa masalahnya Samsul? Jangan sampai dia stres bisa dihubungkan ke Dinas Sosial," jelas Wawan.

Pun, lanjut dia, Syamsul mau melakukan pencurian, karena tak ada pekerjaannya.

"Nah bisa dihubungkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Ada yang diputuskan sekolah karena jadi tersangka, padahal ia  berhak untuk sekolahnya, dihubungkan dengan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Disinilah, kata Wawan, pentingnya kolabodasi peradilan dengan pemda yang ingin dihubungkan.

"Karena, bicara penegakan hukum, kita seolah-olah urusan polisi, jaksa, hakim yang notabene punya kewenangan pemerintah pusat. Namun ada usuan pemda," ujarnya.

"Seperti urusan pendidikan, urusan pekerjaan, urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak. Akhirnya jika ini dapat diwujudkan, maka apa yang disebut kota Makassar adalah kota yang adil, damai dan aman," jelasnya.

Ia berharap stakeholder dapat memback-up pemimpin Makassar ke depan dengan hadirnya FRJ dan Shalter Warga. "Sisa kita minta komitmen para paslon terkait hal tersebut," ujarnya.