Pilkada Serentak di Tengah Pandemi, Prof Ridwan Harapkan Penegakan UU Nomor 6

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Enam belas hari lagi masyarakat Sulawasi Selatan di 12 kabupaten kota akan menggelar pesta demokrasi pilkada serentak 2020.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pilkada serentak 2020 ini akan dihelat di tengah pandemi COvid-19.

Ketua Tim Konsultasi Satgas Covid-19 Sulawesi Selatan, Prof Ridwan Amiruddin, mengatakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 sangat diharapkan untuk menghindari klaster pilkada.

Ia mengatakan, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 wajib ditegakkan oleh semua pihak. Utamanya para penyelenggara pemilu.

Prof Ridwan mengatakan pilkada dan keselamatan di tengah pandemi adalah hal penting.

Menurutnya, pada situasi pendemi ini, negara tetap berjalan. Namun secara hukum, dasar menyelesaikan covid-19 dinilai jauh penting.

"Tapi pandangan pemerintah proses demokrasi harus tetap berjalan, karena itu harus ada koridornya yaitu UU Nomor 6," bebernya.

Prof Ridwan menjadi pembicara Ngobrol politik Tribun Timur membahas tema "Pilkada Sulsel di Tengah Pandemi, Amankah ke TPS?" dihelat secara virtual.

Ia mengatakan, sepanjang semua pihak disiplin pada koridor, tidak ada yang menyimpang dari UU Nomor 6 Tahun 2020. 

"Maka kita bisa lewati pemiluka di tengah pandemi ini," tambahnya.

Prof Ridwan mengatakan pihaknya telah melakukan analisis data dan penelitian terhadap tahapan pilkada serentak 2020 hingga masa kampanye pada 23 November 2020 ini.

Hasilnya, tidak kelihatan peningkatan kasus Covid-19 terkait kasus pilkada serentak 2020.

"Mulai pendafataran sampai masa kampanye hari ini, kita berharap bisa tuntas sampai selesai 9 Desember 2020," beber Prof Ridwan.

"Sepanjang kita ikuti 12 hal baru tadi, kita keluar dari pemilukada dengan aman. Kita di Sulsel sudah berada di ekor pandemi," tandasnya.