Imam Besar FPI Rizieq Shihab atau Ayah Syarifah Najwa Shihab Menghilang, Positif Covid-19? Kata DPP

TRIBUN-TIMUR.COM - Imam Besar FPI Rizieq Shihab ayah Syarifah Najwa Shihab menghilang, positif Covid-19?

Penjelasan DPP soal kondisi  hingga upaya Pemprov Jakarta yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah heboh kasus kerumunan acara FPI di Petamburan beberapa waktu lalu, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab langsung menghilang dari publik dan diisukan terkena Covid-19.

Kabar pemimpin FPI terinfeksi Covid-19 langsung ditentang oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam ( FPI ).

Dalam pernyataan persnya yang beredar di media, DPP FPI mengatakan bahwa kondisi Rizieq Shihab saat ini dalam kondisi baik dan sedang menjalani istirahat usai kembali dari tanah suci dan menggelar acara Maulid Nabi serta acara pernikahan putrinya.

Pernyataan tersebut ditulis pada tanggal 19 November lalu.

"Bahwa IB HRS saat ini memilih untuk istirahat, jeda sejenak, karena selain cukup lelah akibat perjalanan panjang dan langsung beraktivitas dengan tingkat kepadatan tinggi serta melihat antusiasme umat sejak tanggal 10 November saat kedatangan hingga 14 November pada acara Maulid Nabi SAW di Petamburan, umat begitu antusias pada setiap kegiatan yang dihadiri IB HRS yang berdampak pada penumpukan massa,” tulis FPI dalam keterangannya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini tengah melakukan tes maupun pelacakan siapa saja yang melakukan kontak dengan temuan kasus positif pasca acara yang melibatkan Rizieq Shihab.

Hal ini dilakukan agar orang orang yang berpotensi tertular Covid-19 segera bisa dideteksi.

Dari 77 orang yang dinyakan positif, 57 orang diantaranya merupakan hasil tes di Petamburan dan Tebet, Jakarta.

“Tentu dinkes sudah ada protapnya, ketentuannya, hasil tracing, dilanjutkan dari kontak tracing, dan treatment, semua ikut mekanisme aturan. Kami pastikan bahwa Dinkes terkait sudah mengerti aturannya, dan insya Allah kami lakukan secara baik dan profesional seperti sebelumnya,” ujarnya.

Bakal diperiksa polisi

Polda Jabar berencana akan memanggil Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab untuk membuat terang kegiatan yang mengundang kerumunan orang tersebut.

Namun, sebelumnya, polisi menyelesaikan pemanggilan klarifikasi terhadap pejabat dan perangkat daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat serta panitia penyelenggara peletakan batu pertama di Megamendung.

"Nah ini yang akan kita dalami apakah Habib Rizieq Shihab (HRS) ini sebagai pemilik lokasi tersebut, atau yang bersangkutan diundang. Itu yang akan didalami, jadi diharapkan ke depannya (HRS) pasti akan dipanggil oleh penyidik untuk klarifikasi, jadi alur permasalahannya akan jelas," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago di Mapolda Jabar, Sabtu (21/11/2020).

Erdi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Rizieq ini dilakukan.

Pasalnya, saat ini klarifikasi terhadap pejabat Pemkab Bogor dan perangkat kewilayahan serta panitia acara belum rampung dilakukan.

"Menunggu setelah yang saat ini dimintai keterangan sudah selesai, nanti penyidik akan gelar perkara apakah bisa dinaikkan ke penyidikan atau tidak dilihat dari hasil penyelidikan," kata Erdi.

"Karena penyidik harus menemukan dua alat buktinya, dan bisa menemukan perbuatan melawan hukumnya, niat jahatnya dalam konteks hukum ya," tambah Erdi.

Dikatakan, penyidik juga akan meminta keterangan ahli terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara peletakan batu pertama di Megamendung tersebut.

"Karena ini masalah situasi yang tidak normal, kita ketahui bersama pandemi Covid-19, nanti penyidik juga akan meminta keterangan ahli epidemiologi kalau tidak salah dari universitas terkemuka di jabar," katanya.

Seperti diketahui, Polda Jabar tengah melakukan pendalaman terkait kerumunan dalam kegiatan yang dilaksanakan di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan yang dihadiri Habib Rizieq Shihab tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Sejumlah pejabat dan perangkat wilayah di Kabupaten Bogor dimintai klarifikasi terkait kegiatan tersebut.

Dari 10 orang yang rencana dipanggil untuk diklarifikasi baru 8 orang yang sudah di klarifikasi Jumat (21/11/2020) kemarin.(*)