Breaking News:

Tribun Makassar

BPN Tegaskan Perusahaan Harus Hibahkan Lahan untuk Irigasi Pantai Losari

BPN Tegaskan Perusahaan Harus Hibahkan Lahan untuk Irigasi Pantai Losari. Nantinya diharapkan menjadi tempat pariwisata yang indah untuk dinikmati

Humas Pemprov Sulsel
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, Bambang Priono menemui Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah.Ia menegaskan PT GMTD, PT Phinisi dan PT Bintang Duta Pariwisata, dalam waktu dekat ini akan menyerahkan lahannya dalam bentuk hibah guna pembangunan irigasi Pantai Losari. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BPN Tegaskan Perusahaan Harus Hibahkan Lahan untuk Irigasi Pantai Losari

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, Bambang Priono menegaskan PT GMTD, PT Phinisi dan PT Bintang Duta Pariwisata, dalam waktu dekat ini akan menyerahkan lahannya dalam bentuk hibah guna pembangunan irigasi Pantai Losari. 

"Kebetulan tanah mereka itu terkena rencana pembuatan kanal sehingga nanti sirkulasi air di sekitar Pantai Losari itu sudah tidak bau seperti yang sekarang. Kita lihat di daerah belakang The Rinra maupun daerah pasir putih itu kan airnya tidak terlalu berputar karena sirkulasi," jelasnya di Gubernuran, Jumat (20/11/2020). 

Menurut dia, pertemuan dengan tiga perusahaan tersebut merupakan inisiatif dari Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, agar dibicarakan baik-baik sebelum dimulainya pekerjaan proyek irigasi Pantai Losari itu. 

"Dengan adanya rencana itu, kita kumpulkan tiga perusahaan tadi. Ini adalah inisiatif dari Bapak Gubernur tadi di pertemuan, supaya para pemilik lahan melepaskan secara suka rela, tanpa minta ganti rugi dari pemerintah kota seperti itu," ujarnya. 

Dengan demikian, nantinya diharapkan menjadi tempat pariwisata yang indah untuk dinikmati, tidak berbau dan kotor seperti saat ini. 

"Sehingga itu nanti bisa menjadi daerah pariwisata, apalagi disitu ada twin tower. Mudah-mudahan ini menjadi land mark Sulsel yang merupakan pintu gerbang dari Indonesia timur," katanya. 

Lebih lanjut ia ungkapkan, dalam waktu dekat rencana pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh perusahaan swasta tanpa menggunakan APBN atau APBD, baik Pemkot maupun Pemprov Sulsel. 

"Mungkin dalam waktu dekat akan dikerjakan juga oleh perusahaan swasta.   Sehingga pemerintah provinsi maupun pemerintah kota tidak mengeluarkan biaya, baik dari APBD maupun APBN," jelasnya. 

Untuk diketahui, jumlah lahan keseluruhan  yang harus di hibah, baik dari tiga perusahaan tersebut maupun pihak lainnya sebanyak tiga hektare. 

"Lahan hampir tiga hektare dan itu harus suka rela untuk negara, untuk anak cucu kita, nanti supaya lebih baik," tutupnya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved