Breaking News:

Giliran Mantan Pejabat Pemkab Polman Dipanggil KPK

Bahkan, dalam empat hari terakhir sudah mengambil keterangan belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman

TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsir Rahmat 

TRIBUN-TIMUR. COM, POLMAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan perkara di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar).

Bahkan, dalam empat hari terakhir sudah mengambil keterangan belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman periode 2014 - 2019 dan mantan Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, penyidik KPK akan memeriksa tiga mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Polman yang menjabat pada periode pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016/2017.

Mereka adalah mantan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kallang Marzuki, Kepala Dinas Pekerjaan Umum da Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Rahman dan Kepala Bagian Keuangan Muqim Tohir.

Menurut penyidik KPK , ketiganya sudah dilayangkan pemanggilan untik permintaan keterangan di Aula Markas Kepolisian Resor Polewali Mandar, tetapi mereka tidak hadir.

Olehnya, penyidik KPK mendatangi Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis (19/11/2020) sore tadi untuk mempertanyakannya alasannya sehingga mangkir.

Kepada KPK, Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsir Rahmat yang menerima kedatangan lembaga anti rasuah itu mengaku, belum mendapatkan ataupun melihat undangan tersebut untuk disampaikan kepada pihak yang akan dipanggil.

"Penjelasannya kami tidak tahu, tidak ada undangan, " Kata HM Natsir ditemui di Kantor Bupati.

HM Natsir baru mengetahui  undangan beberapa mantan pejabat yang disebutkan di atas,  setelah KPK hadir di Kantor Bupati Polewali Mandar.

"Besok akan kita sampaikan undangan tersebut kepada yang bersangkutan untuk pemeriksaan di Polres, " Paparnya.

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Aula Mapolres Polewali Mandar sudah berlangsung selama empat hari.

Namun KPK belum membeberkan terkait kasus yang tengah diselidiki sehingga para anggota dewan maupun pejabat Pemkab Polewali diambil keterangannya.

"Karena masih proses kegiatan upaya penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud, " Ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Penyelidikan kata dia  merupakan kegiatan upaya mencari indikasi peristiwa pidana.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved