Breaking News:

RUU Minuman Beralkohol

Tanggapi RUU Minuman Beralkohol, Ketua PHRI Sulsel: Kondisi Susah Jangan Ditambah Sulit

Tanggapi RUU Minuman Beralkohol, Ketua PHRI Sulsel: Kondisi Susah Jangan Ditambah Sulit

Penulis: Rudi Salam | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/SUKMAWATI IBRAHIM
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga - Tanggapi RUU Minuman Beralkohol, Ketua PHRI Sulsel: Kondisi Susah Jangan Ditambah Sulit 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tanggapi RUU Minuman Beralkohol, Ketua PHRI Sulsel: Kondisi Susah Jangan Ditambah Sulit

Saat ini, masyarakat sedang diramaikan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol). 

Dalam RUU tersebut diketahui bahwa produsen, penjual, maupun peminum minuman beralkohol bisa diganjar pidana.

Hal tersebut lantas menuai kontroversi dan dapat menuai banyak komentar.

Salah satunya datang dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Anggiat Sinaga.

Anggiat Sinaga mengatakan bahwa di tengah kondisi yang serba susah ini jangan ditambah sulit lagi.

"Dalam kondisi yang serba susah saat ini jangan lagi buat keadaan menjadi runyam," katanya kepada tribun-timur.com, Selasa (17/11/2020).

Dijelaskan bahwa RUU ini akan membuat usaha pabrik minuman alkohol terhenti yang memberikan dampak secara sosial dan ekonomi.

"UU cipta karya dibuat untuk hadirkan investasi agar ekonomi bergerak, lapangan kerja terbuka, dengan pembahasan UU larangan minol akan membuat beberapa usaha pabrik minuman alkohol akan terhenti dan ini memberi dampak multiflier secara sosial dan ekonomi," jelasnya.

"Belum kita bicara tentang kebutuhan wiswan dan kebutuhan masyarakat yang pluralis. Misalkan saja, dalam kegiatan-kegiatan adat suku tertentu minuman alkohol tersaji tapi terkontrol," sambungnya.

Anggiat mengatakan bahwa sarana hiburan yang telah diakui pemerintah pemberi PAD yang signifikan perlu perhatian.

Dirinya berharap urusan tersebut diserahkan ke daerah masing-masing berbentuk Perda bila diperlukan.

"Saya berharap tidak usah lagi usaha Minol diurus para yang mulia biarkan itu serahkan ke daerah masing-masing berbentuk Perda bila diperlukan agar siklus ekonomi bergerak, tenaga kerja bekerja dengan baik dan kehidupan sosial juga berjalan dengan baik," harapnya.

"Yang perlu dibutuhkan dalam Hal minol agar perederannya atau penjualannya terkontrol dengan izin yang pasti seperti yang sudah berjalan baik di Makassar," pungkasnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudi Salam

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved