Masih Tinggi, Anak Putus Sekolah dan Pernikahan Dini Jadi Perhatian Serius Pemkab Majene

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE - Masih Tinggi, Anak Putus Sekolah dan Pernikahan Dini Jadi Perhatian Serius Pemkab Majene

Jumlah anak putus sekolah dan pernikahan anak usia dini  menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).

Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik atau
ePPGBM Oktober 2020, persentase angka anak putus sekolah di Majene sebanyak 360 anak.

"Selain anak putus sekolah, persentase kasus stunting dan pernikahan anak usia dini masih menjadi fokus Pemerintah Majene," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Majene, Masriadi Nadi Atjo.

Untuk angka pernikahan anak usia dini di Majene disebut berada pada angka 13 persen. Sedangkan persentase kasus stunting adalah 35,09 persen yang sebelumnya 40,22 persen.

Meski mengalami penurunan sebesar 5,13 persen, namun angka tersebut masih dianggap cukup tinggi.

Masriadi mengaku pihaknya membutuhkan konvergensi antara stakeholder dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting.

Ia juga berharap Program Tangani Anak Total Anak Tidak Sekolah (Portal ATS) yang telah dilauching Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bisa menekan angka putus sekolah.

Sebelumnya,  Sekertaris Daerah Majene Masriadi Nadi Atjo membuka kegitan Focus Group Discussion (FGD) perumusan kebijakan dan percepatan penanganan anak tidak sekolah (ATS) pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Kamis 12 November 2020 kemarin.

Acara tersebut dilaksanakan di Ruang pola kantor Bupati Majene yang juga di hadiri para kepala OPD yakni, Kepala Bappeda, Kadisdikpora, Kadis PMD, Kadis PPPA, Kadis Sosial, dan para stakeholder pendidikan lainnya.

Portal ATS yang telah dilauching Pemprov Sulbar dinilai merupakan wujud komitmen dalam pemenuhan  hak – hak anak usia sekolah dan  dapat menikmati layanan pendidikan yang layak tanpa halangan.

Untuk mendukung program Portal ATS, ia menyebutkan dibutuhkan data yang akurat mengenai kondisi pendidikan anak dengan melakukan pendataan disetiap desa.

Serta kelurahan termasuk sinergitas semua pihak untuk menekan angka anak tidak sekolah di Majene.

Semua pihak harus bersinergi agar program tersebut sustainable mencapai target nasional 2030, semua anak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengah secara gratis, setara dan berkualitas. (*)