Tribun Toraja
Kunjungan Balita ke Posyandu di Toraja Turun Selama 2020, Padahal Bisa Cegah Stunting
Kunjungan bayi dibawah lima tahun (Balita) ke Posyandu di Tana Toraja, menurun selama 2020.
Penulis: Tommy Paseru | Editor: Sudirman
TRIBUNTORAJA.COM,MAKALE--Kunjungan bayi dibawah lima tahun (Balita) ke Posyandu di Tana Toraja, menurun selama 2020.
Dimana pada 2020 kunjungan hanya 53 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (2019) mencapai 70 persen.
Sehingga kunjungan 2020 ini pun belum mencapai target yakni 90 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja, dr Ria Minolhta menyebut, hal ini dipengaruhi berbagai faktor.
Diantaranya, daya tarik posyandu yang masih kurang dari segi program dan fasilitas layanan, kesadaran orang tua balita, serta kurangnya peran aktif sektor terkait terhadap Posyandu.
"Selain itu juga karena faktor Pandemi Covid-19," kata dr Ria Jumat (13/11/2020) sore.
Padahal menurutnya, dengan rutin melakukan kontrol ke Posyandu merupakan salah satu cara dalam mencegah masalah stunting pada anak.
Ia menjelaskan, posyandu adalah tempat untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembang balita.
Seperti pengukuran berat badan, tinggi badan dan umur balita yang menjadi indikator utuk mengetahui status gizi anak seperti stunting, wasting dan gizi kurang sampai gizi buruk.
"Seharusnya dilakukan setiap bulan sehingga gangguan tumbuh kembang dapat dideteksi secara dini, dan di intervensi dengan cepat dan tepat," ungkapnya.
Selain itu, kata dr Ria, posyandu adalah wadah pembinaan bagi orang tua balita atau keluarga di 1000 HPK tentang pola asuh anak melalui bina keluarga balita.
Namun, fakta yang ada saat ini setelah imunisasi lengkap pada bayi (0-11bulan), orang tua balita tidak lagi berkunjung ke posyandu.
Padahal seharusnya balita harus dibawah ke posyandu mulai umur 0 sampai 5 tahun untuk pemantauan tumbuh- kembang.
"Dan yang sangat miris bagi petugas kesehatan, kadang-kadang lakukan sweeping balita ke rumah balita sambil membawa timbangan dan menempuh perjalanan yang jauh," pungkasnya.
Untuk diketahui, baru-baru ini Pemprov Sulsel mengumumkan daftar penanganan masalah stunting di semua Kabupaten se-Sulsel.
Khusus di Tana Toraja penanganan stunting menurun dan berada diperingkat terbawah.(*)
Masalah Stunting di Tana Toraja, Masyarakat Diajak Lebih Berperan Aktif
Saat ini masalah stunting menjadi PR utama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Apalagi, baru-baru ini Pemprov Sulsel kembali mengumumkan bahwa penanganan masalah stunting di Tana Toraja menurun.
Namun dalam mencegah masalah stunting ini, Pemkab Tana Toraja terus melakukan upaya dan berbagai cara.
Salah satunya dengan meminta semua dinas terkait untuk semakin menguatkan program masing-masing dalam mengintervensi faktor-faktor yang dapat menekan angka stunting khususnya ke daerah lokus.
Tujuannya, agar mewujudkan penguatan pergerakan pemberdayaan masyarakat dalam intervensi pencegahan dan penurunan stunting.
Selain itu, untuk merangsang inovasi penanganan stunting di tengah masyarakat.
Diketahui, upaya ini sebenarnya telah berjalan sejak lama.
Tahun ini, terdapat 15 Kelurahan dan Lembang (Desa) yang menjadi lokus masalah stunting.
Di antaranya Lembang Salu, Batu Tiakka, Bua Tarrung, Kayuosing, Butang, Miallo, Dewata, Pabuaran, Maroson, Tapparan Utara, Leppan, Pondingao, Paku, Pakala dan Kelurahan Lemo.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Tana Toraja Fajar Toding, Kamis (7/11/2020) mengatakan upaya dalam mencegah masalah stunting, selain pemerintah, peran aktif dari masyarakat sangat diharapkan.
Pasalnya, tanpa keterlibatan masyarakat penurunan dan pencegahan stunting ini tidak akan bisa terwujud.
"Seperti judul kita, pergerakan pemberdayaan masyarakat, jadi bukan hanya pemerintah yang bergerak namun masyarakat juga harus lebih aktif lagi sehingga terjadi keterpaduan program antara pemerintah dan masyarakat" tuturnya.
Dan lewat upaya ini, kata Fajar, pemerintah juga akan bekerja sama dengan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan seluruh kader kesehatan yang ada di Kelurahan dan Lembang.
"Dengan intervensi spesifik dan sensitif oleh OPD terkait khususnya bagi keluarga 1000 HPK dan peran aktif masyarakat, pasti kita bisa menurunkan stunting bahkan mencegah munculnya stunting yang baru," ungkapnya.
Untuk diketahui, penguatan pemberdayaan masyarakat ini telah dilakukan disemua wilayah yang masuk dalam lokus masalah stunting.
Sebelumnya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dibuka oleh asisten Administrasi Umum beserta kepala Bappeda Tana Toraja.
Semua OPD terkait juga telah memaparkan program inovatif yang akan diterapkan ke depan di masing-masing wilayah lokus.(*)
Laporan Kontributor : TribunToraja.Com,@b_u_u_r_y