Ketua DPRD Majene Salmawati Cari Anggota Dewan yang Lakukan Pelecehan Seksual

TRIBUN-TIMUR. COM, MAJENE - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene, Salmawati mengaku belum mendapatkan informasi terkait dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan oleh oknum anggota dewan.

Hal itu disampaikan Salmawati saat menerima peserta aksi unjuk rasa mahasiswa di ruang rapat paripurna DPRD Majene, Kamis (12/11/2020).

Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Perempuan Majene berunjuk rasa dengan beberapa tuntutan.

Tuntutannya mendesak  agar DPRD Majene untuk menyatakan sikap mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Kemudian mendesak agar  oknum anggota DPRD yang diduga terlibat pelecehan seksual diberikan sanksi   kode etik.

Oknum DPRD itu juga diminta agar diproses secara hukum sesuai dengan UU KUHP pasal 315, serta diminta agar oknum Dewan meminta maaaf secara terbuka .

Menanggapi tuntutan itu, Salmawati mengatakan siap menampung aspirasi para mahasiswa untuk dibahas dengan anggota dewan lainnya.

Salmawati mengaku tidak bisa memberikan pernyataan secara kelembagaan, lantaran para anggota dewan lain tidak ada ditempat.

Sebagian anggota dewan lainnya sedang melakukan kunjungan Dinas ke Kota Makassar. "Saya sangat mengapresiasi aspirasi adek adek. Tapi tidak mungkin saya nyatakan sikap secara pribadi, " Ujannya.

Terkait laporan dugaan oknum anggota dewan yang melakukan pelecehan seksual, menurut Salmawati, pihaknya belum mendapatkan informasi hingga hari ini.

"Baru saya mendengar ada anggota dewan melakukan pelecehan seksual. Kami dari DPRD punya kode etik. Kami akan menindaklanjuti terkait laporan adik adik, " Janjinya.

Di hadapan mahasiswa, Salmawati sempat menanyakan siapa oknum anggota dewan  yang diduga melakukan pelecehan tersebut.

Dalam pertemuan Ketua DPRD Majene dan peserta sempat alot. Mahasiswa mendesak agar DPRD hari ini juga menyatakan sikap atas tuntutannya.