Anggap Proyek Revitalisasi Sungai Mata Allo Ancam Banjir, AMPPL Massenrempulu Demo DPRD Enrekang

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan (AMPPL) Massenrempulu berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selasa (10/11/2020).

Mereka mendesak DPRD Enrekang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait revitalisasi anjungan Sungai Mata Allo.

Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan melibatkan stakholder masyarakat yang terkena dampak, menghadirkan pihak terkait yang telibat dalam perencanaan pembangunan Revitalisasi sungai mata allo dan wujudkan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Jendral Lapangan, Misba mengatakan, pihaknya menganggap proyek revitalisasi anjungan Sungai Matta Allo yang dibangun di atas bantaran sungai dengan beberapa tiang pancang yang terpasang potensi akan mengalami pengendapan.

"Sehingga mengakibatkan pendangkalan dan pergeseran aliran sungai ke seblah tanggul yang sudah mulai terkikis yang berpotensi rubuh nantinya," kata Misbah, Selasa (10/11/2020).

Ia menjelaskan, pada tahun 2019 banjir yang terjadi di Kabupaten Enrekang adalah Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Enrekang.

Sehingga membuat debet air Sungai Mata Allo terus meningkat, sehingga meluap dan merendam pemukiman warga.

Selain itu air juga merendam beberapa faasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan rumah ibadah. 

Dengan adanya proyek Rp 13,8 miliar yang bersumber dari APBD 2020 tersebut akan memperparah keadaan dan mengancam terjadinya banjir yang lebih besar.

Karena akan terjadi penyempitan aliran sungai sehingga debet air akan naik dengan adanya sekitar 46 tiang pancang yang mengakibatkan potensi pendangkalan.

"Kmi menganalisis ini justru memperparah dampak nantinya khususnya di wilayah Kukku dan Batili ketika tidak ada tindakan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak tersebut," ujarnya.

Misba mengungkapkan, tanggul di belakang Rujab Bupati dan belakang kantor BRI pernah rubuh yang diduga penggesaran aliran sungai.

Sehingga terkikis akibat pedangkalan sungai di sepanjang jembatan lama sampai pada jembatan baru disebabkan tanah endapan.

Untuk itu, Ia sangat berharap kepada DPRD sebagai unjung tombak mengakomodir aspirasi masyarakat agar difasilitasi mengadakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan pihak stakholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan proyek itu.

"Hadirkan pula perwakilan dari wilayah yang terkena dampak untuk mendapat titik terang terkait pembangunan tersebut," tegasnya.