Tribun Sinjai

Protes Pembangunan Perkemahan Tahura, Massa FPA Bakal Aksi di DPRD Sinjai Hari Ini

Mereka menyoroti sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membangun lokasi perkemahan di Tahura Abd Latief.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/SYAMSUL BAHRI
Sekjen FPA Sinjai, Afandi 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI BORONG - Forum Pecinta Alam (FPA) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadwalkan turun menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sinjai dan kantor Bupati Sinjai, Rabu (4/11/2020).

Mereka menyoroti sikap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membangun lokasi perkemahan di Tahura Abd Latief, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong.

Lokasi perkemahan itu berada di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sinjai seluas 1.200 hektare.

Sekjen FPA Sinjai, Afandi mengungkapkan komunitasnya menyoroti aktivitas itu karena kegiatan itu merusak lingkungan hidup Sinjai.

"Kami akan turun kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor DPRD dan kantor Bupati Sinjai," katanya.

Mereka memerotes karena sampai saat ini, Pemkab Sinjai tetap melanjutkan pembangunan bumi perkemahan, jalur bersepeda, perintisan jalan, memobilisasi peralatan bermain anak serta memobilisasi aktivitas pemuda dibungkus kegiatan penghijauan. 

Mereka nilai bahwa sikap tersebut sesungguhnya adalah upaya mendapatkan legitimasi publik bahwa bumi perkemahan tidak berdampak negatif, baik secara konservasi, kerentanan bencana dan social kebudayaan meskipun telah dijelaskan melalui hasil kajian diberbagai kesempatan. 

Menurutnya, isu tahura ini telah didorong dalam berbagai konsolidasi nasional sebab Tahura Ma’ra dan kawasan hutan di jejeran pegununan Lompobattang-Bawakaraeng sesungguhnya bukan hanya kepentingan Sinjai namun satu kawasan yang berada disekitarnya. 

Jika Pemkab Sinjai terus bersikukuh melanjutkan kegiatannya yang jelas merusak bentang dan fungsi alam, lanjutnya, mereka juga akan melaporkan aktivitas itu pihak Kementerian Kehutanan di Jakarta dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinjai menyampaikan bahwa kegiatan itu tidak keluar dari aturan dan izin yang telah diperoleh dari pemerintah provinsi dan pusat.

Pemanfaatan itu diatur dalam Desain Tapak pada 17 Juli 2019 dengan nomor 42/KSDAE/PJLHK/KSA.3/7/2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Dikatakan bahwa pengerjaan itu tetap memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem seluruh mahluk hidup di lokasi itu dan akan dilakukan penataan penghijauan. 

"Tentu setelah ini ada penghijauan dan lahan itu masuk area pemanfaatan dan jelas diatur dalam aturan, tidak mungkin kita kelola jika tidak sesuai aturan dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Pengelolaan Tahura, Makmur Tasbih.

Rencananya proyek itu akan digunakan sebagai lokasi camp atau kemah. Dan rencananya akan dilengkapi fasilitas untuk mendukung perkemahan di Sinjai dan luar Sinjai ke depannya.

Jika berfungsi dengan baik perekonomian dan wisata di Sinjai bisa maju dan dapat memberikan dampak kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved