Petahana Kritik Kartu Mamuju Keren, Sutinah-Ado: Jangan Ragukan!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kartu Mamuju Keren yang diprogramkan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, nomor urut satu, Hj Sutinah Suhardi-Ado Masud mendapat kritikan dari Paslon petahana pada debat kandidat putaran pertama, Sabtu (31/10/2020).

Habsi mempertanyakan terkait implementasi Kartu Mamuju Keren, sementara pemerintah pusat juga mengeluarkan kartu, seperti kartu tani, kartu nelayan dan kartu lainnya.

"Persoalannya adalah apakah tersedia anggarannya, bagaimana menghubungkan dengan kartu ini ( Kartu Mamuju Keren) dengan BPJS di sektor kesehatan, ini akan tumpan tindih dengan kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Menurutnya, jika Kartu Mamuju Keren diperuntukkan untuk semua masyarakat untuk apa kartu tersebut dibuat, kalau seandainya untuk masyarakat tertentu, itu artinya kita mengkotak-kotakkan rakyat.

"Jadi akan sulit diimplementasikan, sulit digunakan, jangan sampai pada akhirnya kita katakan kartu ini tidak bisa berlaku, karena ada sekian banyak sektor yang coba ingin dilebur jadi satu, sementara yang harus dipahami adalah setiap sektor punya regulasi berbeda," tambah calon wakil bupati petahana, Irwan SP Pababari.

Ia mencontohkan, dalam satu kartu disitu ada pertanian, disitu ada kesehatan, sementara pertanian pada saat warga mendapat bantuan dasarnya bukan rumah tanggal, tapi kelompok tani, sementara kartu sifatnya individu.

Jika dijalankan (Kartu Mamuju Keren) seperti konsep yang disampaikan paslon nomor satu, sambung Irwan, lalu bagaimana dengan aturannya atau juknisnya.

"Tidak mungkin kartu ini (Mamuju Keren) lebih di atas dari Kartu BPJS itu sendiri, kalau ada yang tidak terekam BPJS, kami juga ada program, cukup bawa suket tidak mampu dan KTP, kemudian ke dinas sosial dan masuk rumah sakit, selesai," jelasnya.

"Sekali lagi kartu tidak menyelesaikan persoalan, bahkan menimbulkan persoalan ketika itu akan digabung semua sektor, karena masing-masing sektor punya regulasi tersendiri, jadi saya mau bilang, kalau seandainya kartu ini bagus dan implementatif, kami juga akan bikin, tapi karena tidak bagus, jadi kami tidak bikin," lanjutnya.

Sementara Hj Sutinah yakin Kartu Mamuju Keren tidak akan menyalahi regulasi yang ada. Dia mengatakan, program itu berangkat dari persoalan yang terjadi di Mamuju.

"Kami melihat banyak hal yang tidak ditangani pemerintah pusat, sehingga Kartu Mamuju Keren akan hadir menyelesaikan persoalan, warga tidak punya BPJS bisa digunakan untuk pengganti BPJS," ungkapnya.

Dikatakan, kondisi Mamuju saat ini banyak anak yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi namun tidak memiliki biaya, kartu ini bisa digunakan mendapatkan beasiswa hingga doktor.

"Kartu Mamuju Keren hadir menjadi jawaban, menjawab kebutuhan masyarakat yang belum bisa penuhi oleh pemerintah sekarang, kita ingin pemerintah hadir disemua sektor kebutuhan masyarakat melalui Kartu Mamuju Keren, Jangan ragukan, kita akan jalankan tanpa tumpan tindi dengan regulasi lain," kata Ado.(*)