FKM Unhas Gelar Webinar Internasional Bahas Gizi Prakonsepsi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan webinar internasional seri 2 dengan tema "Gizi Prakonsepsi: Dari Kajian Molekuler Hingga Kebijakan Publik", Sabtu (31/10/2020).

Hadir sebagai pembicara kunci Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof Dr Muhajir Effendi.

Narasumber lain adalah Prof Dr Abdul Razak Thaha (Departemen Ilmu Gizi), Prof Brian W Jack (Boston University), Prof Michael Fenech (University of South Australia), Prof Dr Erry Gumilar Dachian (Universitas Airlangga).

Hadir juga Dr dr Lucy Widasari (Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil), Prof Budi Wiweko (FK Universitas Indonesia), Dr dr Anang S Otoluwo (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai), dan Prof Dr Sri Sumarmi (FKM Universitas Airlangga).

Dekan FKM Unhas Dr Aminuddin Syam, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-38 FKM.

Topik yang diangkat merupakan isu strategis dengan narasumber yang berkompoten di bidangnya.

Seminar ini juga melibatkan kajian multidisiplin, yaitu dari bidang molekuler dan bidang kebijakan publik.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kemitraan Unhas, Prof Muh Nasrum mengatakan, webinar ini sangat berkaitan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) 1 dan 3 mengenai kemiskinan dan kesehatan.

Unhas saat ini sedang menjadi isu SDGs sebagai salah satu bagian dari capaian proses akademik, dan juga dijadikan tolok ukur World Class University.

"Kita berharap ada banyak masukan dan peluang, seperti kolaborasi riset mengenai tema ini sekaligus saran sebagai rujukan dalam memecahkan masalah nasional maupun global," jelas Prof Nasrum.

Menko PMK, Prof Muhajir Effendi, dalam pidato kuncinya menyampaikan capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, terutama dalam permasalahan stunting, sebagai salah satu program prioritas nasional.

Permasalahan stunting menjadi penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan hasil riset yang mengungkapkan sebesar 54% angkatan kerja tidak maksimal karena pada 1000 kelahiran pertama pernah mengalami masalah stunting.

"Permasalahan stunting ditangani oleh 21 lembaga pemerintah. Presiden ingin agar hanya satu badan yang menangani permasalahan tersebut agar pertanggungjawaban lebih jelas dan penanganannya lebih maksimal. Kita menargetkan, tahun ini penurunan stunting dari 27,7% menjadi 14%," jelasnya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, @Fahrizal_syam