Breaking News:

Pilkada Mamuju

Bawaslu Sulbar Kecam Arogansi Oknum Pendukung Paslon Petahana di Mamuju

Fitrinela Patonangi angkat bicara terkait insiden dalam pengawasan kampanye di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Penulis: Nurhadi | Editor: Hasriyani Latif
ist
Komisioner Bawaslu Mamuju Sitti Musitikawati dibentak, ditunjuk-tunjuk, dan ditarik oleh oknum pendukung paslon petahana saat melakukan pengawasam kampanye di Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (26/10/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Fitrinela Patonangi angkat bicara terkait insiden dalam pengawasan kampanye di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Anggota Bawaslu Mamuju, Mustikawati sempat bersitegang dengan pendukung pasangan calon (Paslon) petahana saat pengawasan kampanye yang berlangsung Senin (26/10/2020).

Kordiv PHL itu bahkan dimaki, ditunjuk-tunjuk, hingga ditarik tangannya oleh oknum yang diduga pendukung paslon.

Fitrinela Patonangi mengecam keras tindakan tersebut. Ia menegaskan, penyelenggara pemilihan dilindungi Undang-undang dalam melaksanakan tugasnya.

"Saya selaku Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulbar sangat sangat menyayangkan hal itu dan dia (Mustikawati) adalah perempuan tentu saya mengecam keras itu," tegas Fitrinela, Rabu (28/10/2020).

Ia menjelaskan, pada Pasal 198 A, UU Nomor 10 Tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya terancam sanksi pidana.

Yakni kurungan penjara paling singkat 12 bulan dan maksimal 24 bulan dan denda Rp 12 juta hingga Rp 24 juta.

Saat kampanye di Simboro, lanjut Fitrinela, Mustikawati telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan prosedur.

Sesuai PKPU 13 Tahun 2020, kampanye harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Diantaranya jaga jarak, penggunaan masker dan kampanye dilaksanakan dalam ruangan.

Jika ketentuan tersebut dilanggar, Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis. Apabila tak diindahkan maka pengawas memiliki hak untuk membubarkan dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved