Tribun Palopo

Didesak Pendemo, DPRD Palopo Akhirnya Tolak UU Cipta Kerja

DPRD Palopo menolak UU Cipta Kerja setelah kembali didemo oleh Aliansi Peduli Indonesia (API), Senin (26/10/2020).

Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Sudirman
Ist
DPRD Palopo menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, Senin (26/10/2020). 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - DPRD Palopo akhirnya sepakat menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

DPRD Palopo menolak UU Cipta Kerja setelah kembali didemo oleh Aliansi Peduli Indonesia (API), Senin (26/10/2020).

Pernyataan penolakan ditandatangani Ketua DPRD Palopo Nurhaenih.

"Dengan banyaknya gelombang unjuk rasa terkait UU Omnibus Law, maka dari itu DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menolak dengan tegas Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Nurhaenih.

Nurhaenih memastikan segera mengirim surat penolakan ke DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan.

"Surat ini akan langsung kami kirim melalui fax kepada DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan," katanya.

Sementara itu, Jenderal Lapangan API Muhaimin Ilyas mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan alat perampas hak dan ruang hidup bagi masyarakat.

"Tujuan dari pengesahan 'UU Sapu Jagat' ini diduga kuat untuk melegitimasi kekuasaan, melindungi serta memberi keleluasaan oligarki untuk mengeksploitasi secara brutal segala sumber kekayaan yang ada pada negara," paparnya.

Laporan Wartawan Tribunpalopo.com, Chalik Mawardi

Sumber: Tribun Timur
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved