Prediksi Togel SGP, Prediksi HK, Prediksi Cambodia Ramai Dicari, Ini Ancaman Hukumannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kata kunci Prediksi Togel SGP, Prediksi HK, Prediksi SGP, masih banyak dicari di Google.

Demikian juga kata kunci prediksi sdy, prediksi Cambodia, prediksi SGP hari ini prediksi hk malam ini.

Padahal pelaku judi togel punya konsekuensi hukum di Indonesia.

Baik prediksi togel HK (Hongkong) ataupun prediksi togel SGP (Singapura).

Menanggapi fenomena itu, Polrestabes Makassar berjanji akan menindak para pelaku jika ditemukan dalam wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

"Tentu kita akan tindak, jika saja ditemukan dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar. Namun, sejauh ini belum ada laporan terkait itu," kata Kasubag Humas Polrestabes Makassar Kompol Supriady Idrus, kepada tribun, Rabu (21/10/2020) malam.

Menurutnya, judi togel itu adalah perbuatan melawan hukum yang harus ditindak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penghapusan Perjudian.

"Jelas kita tindak, kan dasar hukumnya sudah ada kalau tidak salah pasal 303 tentang Perjudian yang ancaman hukumannya itu bisa sampai 10 tahun penjara," ujar Haji Edy sapaan Kompol Supriady Idrus.

Ia pun menghimbau masyarakat khususnya Kota Makassar agar tidak terlibat judi togel dan judi lainnya.

Jadi bagi masyarakat, kami imbau agar menghindari perbuatan melanggar hukum seperti judi togel dan judi-judi lainnya. Carilah rejeki dengan cara halal dan tampa melanggar aturan hukum yang ada," imbuhnya.

Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Tentunya rahasia karena melanggar hukum.

Jadi togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka.

Ada dua penyaluran yang kerap ditemui, salah satunya di Singapura (SGP) dan di Hongkong (HK)

Selain itu, juga telah diatur pasal yang dapat menjerat pelaku judi online.

Seperti yang termaktub dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahum 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(Tribun-Timur/Muslimin Emba).