Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pupuk Subsidi

Tambahan Pupuk Subsidi 1 Juta Ton, Mentan SYL: Saya Bertarung

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kementerian selalu menjaga proses perencanaan terukur untuk distribusi pupuk subsidi.

Tayang:
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/HASIM
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo bersama Dirjen Kementerian Pertanian dan Direksi Pupuk Indonesia meninjau aplikasi distribusi pupuk Indonesia setelah Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2020 di Hotel Claro Makassar, Sulsel, Selasa (20/10/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kementerian selalu menjaga proses perencanaan terukur untuk distribusi pupuk subsidi.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun 2020 di Hotel Claro Makassar, Selasa (20/10/2020).

"Memang sudah ada perencanaan yang baik, memang sudah dikelola dengan benar. Tentu lini satu sudah selesai, lini dua sudah selesai, maka diceklah lini tiga. Pak Kepala Dinas, provinsi itu yang sudah punya urusan itu kini tiga. Kalau lini empat adalah urusan kabupaten/kota," katanya.

Menurutnya, semua pihak harus menemukan kebutuhan pupuk di suatu daerah.

"Dan harapan masyarakat apa di situ. Dan pasti kalian punya stok di kecamatan ini sekian. Di tempat ini sekian. Para direktur dan dirjen saya, kalau ada kios "main", saya menantang kalian untuk tidak main-main untuk kepentingan rakyat," katanya.

Syahrul juga menyampaikan, Kementerian sedang mempersiapkan untuk kebutuhan rakyat sebanyak 273 juta orang.

"Fasilitas sudah selesai, pertanamannya di atas 89 persen. Kalau begitu pupuk juga harus seperti itu," katanya.

Selanjutnya, ia juga meminta penggunaan kartu tani secara efektif dan efisien.

"Dimana-mana juga orang gunakan kartu tani. Untuk sekarang yang tak punya kartu tani, maka harus dicatat yang keluar jangan sampai dobel. Pak Dirjen tadi bilang kartu tani bisa jalan di Desember 2020," katanya.

Menurutnya, kios dan agen harus mencatat kebutuhan pupuk yang sesuai di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi (RDKK).

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.

Ini merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).

e-RDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.

Syahrul pun menceritakan untuk mendapatkan tambahan pupuk 1 juta ton dengan nilai Rp 3,1 triliun tidak mudah.

"Saya bertarung, percaya saya bu (Menteri Keuangan), untuk menghadirkan tambahan pupuk subsidi," katanya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved