Breaking News:

UU Omnibus Law

Gubernur Sulsel Undang BEM dan OKP Bahas Omnibus Law, Jendlap Unismuh Satu: Tidak Penting

Aliansi Unismuh Satu menganggap tidaklah penting menghadiri Undangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Jumat kemarin.

TRIBUN-TIMUR.COM/MUSLIMIN EMBA
Unjukrasa Tolak Omnibus Law oleh Aliansi Mahasiswa Unismuh Satu di depan Kampus Unismuh, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Jumat (16102020) petang 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aliansi Unismuh Satu menganggap tidaklah penting menghadiri Undangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Jumat kemarin.

Undangan yang ditujukan untuk sejumlah ketua Bem dan OKP di Kota Makassar itu, akan membahas pasca pengesahan UU Omnibus Law oleh DPR RI.

"Aliansi Unismuh Satu menganggap ini adalah langkah untuk melemahkan penyampaian aspirasi dimuka umum dimana telah diatur dalam UU pasal 28 tahun 1945 dan hanya sebagai pencitraaan publik," kata Jenderal Lapangan Aliansi Unismuh Satu, Al Ihwan Nur kepada tribun, Sabtu (17/10/2020) pagi.

Apalagi kata dia, Gubernur adalah Lembaga Eksekutif yang senangtiasa tunduk pada pelaksana UU yang diterapkan Pemerintah Pusat.

"Mestinya Bapak Gubernur (Nurdin Abdullah) mendesak Kapolda Sul-Sel (Irjen Pol Merdisyam) untuk mencopot aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif," ujarnya.

"Kalaupun ada yang kemudian menghadiri atau mengatasnamakan BEM Unismuh dalam agenda menghadiri Undangan Gubernur, maka saya tegaskan bahwa itu adalah pengklaiman," tegas Al Ihwan Nur.

Dalam undangan itu, tertera 18 ketua Bem dan OKP yang diundang. Satu diantaranya Ketua Bem Unismuh.

Sejauh ini, Aliansi Unismuh Satu yang tergabung dari beberapa jurusan dan fakultas di Unismuh, terbilang konsisten menolak pengesahana RUU Omnibus Law menjadi undang-undang.

Terkahir, aksi unjukrasa penolakan yang dilakukan berlangsung Jumat kemarin di depan kampus Unismuh.

Unjukrasa yang diwarnai blokade Jl Sultan Alauddin poros Makassar-Gowa itu menyuarakan delapan poin tuntutan.

1. Cabut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (Tentang Sistem Pendidikan Nasional)
2. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan
3. Menolak RUU Cipta Kerja atau Kelaster Agraria dan Lingkungan Hidup
4. RUU Cipta Kerja Klaster Pendidikan dan Kebudayaan.
5. RUU Cipta Kerja Klaster Pendidikan dan Kebudayaan
6. Mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk merevisi Klaster Investasi dan Proyek Pemerintah dan Klaster penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi UUPA No 5 Yahu 1960 dan UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.
7. Stop Tindakan represifitas aparat kepolisian dan Cabut (copot) Kapolri.
8. Mempertegas Substansi UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan pada azas transparansi, akuntabel dan partisipatif.(Tribun-Timur/Muslimin Emba)

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved