SBY Jadi 'Kambing Hitam' Dituduh Dalangi Demo UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD Bilang Begini
SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.
TRIBUN-TIMUR.COM-Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono jadi 'kambing hitam' dituding dalangi unjuk rasa penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.
Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.
"Kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks," papar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.
Di kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya pada empat tahun lalu, yakni dituduh sebagai pihak penggerak Aksi Bela Islam atau Aksi 411 pada 4 November 2016.

"Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit, tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu," papar SBY.
"Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya," sambung SBY.
Menurut SBY, seseorang yang memfitnah dirinya dihadapan Presiden, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi bukti-bukti keterlibatan SBY dalam aksi 411 dan tidak ketemu buktinya.
Setelah mendapatkan informasi ada yang fitnah dirinya dan tahu pelakunya, SBY mengaku langsung mendatangi Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.
Saat bertemu Wiranto, SBY menanyakan kebenaran kabar ada seseorang yang memfitnah dirinya dengan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wiranto membenarkan.
Setelah bertemu Wiranto, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, untuk menanyakan hal yang sama.
"Pak JK juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya, Pak Jokowi percaya tidak ya dengan itu semua," ucap.
Selang beberapa bulan, SBY memiliki kesempatan bertemu Presiden Jokowi pada 2017, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya.
"Saya tanya, apakah benar ada berita seperti itu. Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab pada waktu itu, ya saya kan tidak semudah itu Pak SBY percaya tetapi saya sudah mengerti kok semuanya," ujarnya.
"Lalu saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, saya sampaikan kepada beliau presiden kita Pak Jokowi," papar SBY.
"Kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi," sambungnya.
SBY mengaku akan menulis siapa pihak yang memfitnah dirinya sebagai penggerak aksi 411, sebagaimana pesan almarhum istrinya Ani Yudhoyono.
"Almarhum Ibu Ani itu pernah berpesan hari-hari terakhirnya, tolong tulislah memoar, segala fitnah, segala apa yang dituduhkan kepada kita supaya anak cucu kita tahu yang sebernarnya," kata SBY.
"Terus terang belum saya tulis, tapi pada saatnya nanti ketika saya dipanggil yang maha kuasa saya sudah menulis apa yang perlu saya tulis. Karena ini cerita tentang kebenaran," ujarnya.
Komentar Mahfud MD
Lewat media sosial Twitter, politisi Partai Demokrat, Andi Arief pun meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demonstrasi Omnibus Law kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam, Mahfud MD, dan BIN.
Menurut Andi, hal itu perlu dilakukan agar negara tidak dianggap menyebarkan hoaks kepada masyarakat.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulisnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kericuhan demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan politikus Partai Demoktrat Andi Arief di laman twitternya @Mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).
"Klarifikasi macam apa yangg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras," twit Mahfud MD.
Baca juga: Fakta Pelajar SMP Ikut Demo UU Cipta Kerja : Bawa Batu, Pasta Gigi, Pentungan, Pinjam Almamater Ibu
Lebih lanjut, Mahfud MD meminta agar Andi Arief memberikan penjelasan kapan pemerintah menyatakan Partai Demokrat sebagai dalang demo khususnya SBY.
"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," jelas Mahfud.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Pernah Tuduh SBY Dalang Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja